Masyarakat Perlu Bangun Komunikasi Publik yang Berdampak

IMG 20260520 WA0224

Agung Hariyadi. (foto teguh prasetyo)

SEMARANG – Arus digitalisasi yang bergerak cepat dinilai telah mengubah wajah komunikasi publik pemerintahan. Di tengah derasnya perkembangan media sosial, teknologi digital hingga kecerdasan buatan, humas pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menyampaikan informasi formal tapi mampu membangun komunikasi yang cepat, akurat dan berdampak bagi masyarakat.

Pesan itu mengemuka dalam ‘Forum Jateng Media Summit 2026’ yang digelar di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026). Membuka forum tersebut, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Agung Hariyadi, mengingatkan bahwa ruang digital kini menjadi wajah utama institusi pemerintah di mata publik.

Menurut dia masyarakat saat ini menilai kualitas pelayanan pemerintah bukan hanya dari program kerja tapi juga dari keterbukaan informasi. Disamping itu, tidak kalah penting, respon yang ditampilkan melalui website maupun media sosial resmi pemerintah.

1000955145

“Website pemerintah harus hidup, informatif, mudah diakses, dan memiliki konten yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Begitu pula media sosial, harus dikelola aktif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan tren komunikasi digital,” ujar sekwan.

Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya Tenaga Ahli Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Doktor Ryant Nugroho, Pusat Penerangan Kemendagri Zainudin, dan Kepala Bagian Humas & Protokol Provinsi Jateng Dicky Adinurwanto.

Kehadiran para narasumber memperkuat pembahasan mengenai tantangan komunikasi publik di era digital yang semakin kompleks. Agung menilai pola komunikasi pemerintah juga harus berubah.

1000955172

Konten publik, kata dia, tidak cukup hanya berisi dokumentasi kegiatan seremonial. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan informasi yang relevan, humanis, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menekankan pula pentingnya strategi komunikasi yang mampu menarik perhatian publik. Sekaligus, membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengunggah dokumentasi kegiatan formal tanpa strategi komunikasi yang kuat. Konten pemerintah harus mampu menarik traffic, meningkatkan engagement, dan tersebar luas kepada masyarakat,” katanya.

Dalam sambutannya, Agung juga menyinggung perkembangan artificial intelligence (AI) yang mulai memengaruhi dunia komunikasi publik. Menurut dia AI bukan ancaman bagi kehumasan pemerintah, melainkan alat yang harus dipahami dan dimanfaatkan secara bijak.(boy/red.)

1000955186

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam