(kiri-kanan). Abdul Hamid, Hendro Susilo, dan Muh. Zen. (foto ayuandani dwi purnama sari)
BOYOLALI – Komisi E DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V di Kabupaten Boyolali, Selasa (30/4/2019), dalam rangka pantauan kinerja penyelenggara layanan pendidikan selama 3 tahun terakhir ini atau pasca alih status kewenangan SMA/ SMK dari kabupaten/ kota ke provinsi. Dari dialog dengan jajaran cabang dinas pendidikan setempat, kendala kekurangan SDM/ pegawai masih menghantui kinerja pelayanan pendidikan di 3 daerah yakni Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Kota Salatiga.
Kendala lainnya yakni sejumlah sarana/ prasarana atau fasilitas belum terpenuhi seperti kantor cabang yang harus meminjam salah satu tempat/ aset milik pemprov. Persoalan tersebut diungkapkan Kasubbag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Hendro Susilo kepada Anggota Komisi E di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 1 Boyolali.
“Kami akui, selain kekurangan SDM, kami juga kekurangan fasilitas seperti kantor. Meski begitu, kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan disini,” kata Hendro, sembari menyebutkan jumlah SMA, MA, dan SMK di Wilayah V sebanyak 196 dengan 32.215 siswa.
Kepala SMA Negeri 1 Boyolali Agung menimpali kekurangan SDM seperti tenaga kependidikan sangat dirasakan saat ada kegiatan belajar/ mengajar di sekolah. Untuk itu, ia sangat berharap Dewan bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut sehingga dapat meningkatkan pendidikan di Wilayah V.
“Kami berharap Komisi E bisa ikut membantu agar persoalan atau kendala bisa terselesaikan dengan baik,” harap Agung.
Mendengar hal itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid mengaku sangat apresiatif dengan upaya keras yang telah dilakukan jajaran Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V. Karena, menurut dia, di tengah keterbatasan yang dialami selama ini, penyelenggaraan pendidikan masih dapat dilaksanakan dengan baik.
Sementara, Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh. Zen juga mengaku selama ini kekurangan SDM masih menjadi kendala utama di tiap daerah. Dicontohkannya, masih banyak posisi/ jabatan kepala sekolah yang kosong.
“Kami berharap semua kebutuhan itu disampaikan ke Dinas Pendidikan Jateng agar dapat dipenuhi. Kami juga akan mendorong pemprov untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut,” tekadnya. (ayu/priyanto)
