Diperlukan, Sinergitas dengan Masyarakat untuk Hindari Money Politics di Banyumas
BANYUMAS – Money Politics atau politik uang sering menjadi polemik dan sudah membudaya di kalangan masyarakat, terutama saat masa pemilu. Untuk itu, Komisi A DPRD Jateng meminta adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kecurangan pemilu.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Jateng Jasiman, saat berdialog dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas, Kamis (11/4/2019). Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan peran aktif masyarakat itu sangat berguna untuk meminimalisir pelanggaran.
“Kami lebih mengarahkan ada sinergitas antara Bawaslu dengan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu. Masyarakat juga diharuskan peka terhadap pelanggaran yang terjadi agar nantinya proses pemilu benar-benar berjalan dengan bersih,” tegas Legislator dari Fraksi PKS itu.
Anggota Komisi A lainnya, Bambang Haryanto, meminta bawaslu tetap melakukan sosialisasi agar pemilu bisa berjalan lancar. Dengan begitu, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Banyumas dapat meningkat dalam Pemilu 2019 ini.
“Meninjau dari pemilu yang sebelumnya, politik uang bisa terjadi karena sudah membudaya masyarakat dan sudah dianggap hal yang wajar di saat pemilu diharapkan dapat meningkat jumlah suara. Sudah menjadi kewajiban bersama, baik KPU maupun Bawaslu bersama unsur masyarakat, untuk secara pelan memerangi kecurangan politik uang yang sudah membudaya. Secara bertahap, dengan sosialisasi dengan tokoh keagamaan dapat menekan budaya politik uang di masyarakat,” kata Bambang.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas Miftahudin mengaku sudah merancang progam bersama dengan mengajak organisasi masyarakat untuk ikut andil mengawasi pemilu. Bawaslu sendiri sudah memberikan edukasi dini soal politik uang yang dibantu dengan pendampingan panwascam.
“Dengan jumlah TPS (tempat pemungutan suara) 5.437 tersebar di 27 kecamatan di 331 desa dan dengan jumlah pemilih 1.350.981 jiwa tentunya dalam pengawasan butuh tenaga ekstra. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut mengawasi secara langsung jalannya pesta demokrasi. Untuk sejauh ini, proses berjalanannya dari awal masa kampanye hingga jelang hari pemilihan pada Rabu 17 april mendatang berjalan dengan aman,” jelas Miftahudin. (setyo/ariel)
