REMBUG JATENG 2026: Perlu Ditingkatkan, Pembangunan di Selatan Jateng
REMBUG DAERAH. Setyo Arinugroho dalam Rembug Pembangunan Jateng 2026 di Pendapa Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2025). (foto andi rinto purnomo)
BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Arinugroho menegaskan perlunya percepatan pembangunan di wilayah selatan Jateng agar tidak terus tertinggal dibanding kawasan utara. Menurut dia selama ini proyek strategis nasional maupun pengembangan ekonomi masih lebih banyak terpusat di wilayah utara.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rembug Pembangunan Jateng 2026 di Pendapa Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2025). Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi, Sekda Sumarno, dan para kepala daerah dari Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Wonosobo. Dalam forum bertema ‘Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan & Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi di Jateng’ itu, Setyo menilai keseimbangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat.
“Selama ini pengembangan wilayah selatan masih lamban. Mestinya harus sama. Itu harus kita perjuangkan bersama-sama agar upaya yang dilakukan tidak sekadar normatif, birokratis, dan politis tapi benar-benar mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam hal ini, DPRD Provinsi Jateng menaruh harapan besar terhadap pengembangan 5 daerah eks Karesidenan Banyumas tersebut. Arah kebijakan pembangunan dinilai perlu difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui penguatan sektor unggulan daerah.
Sejumlah catatan strategis juga disampaikan DPRD kepada Pemerintah Provinsi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Fokus utama yang didorong antara lain peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas kawasan wisata berkelanjutan, distribusi hasil pertanian, dan akses ekonomi masyarakat di daerah selatan.
Selain itu, penguatan ekosistem ekonomi syariah juga menjadi perhatian penting. Pengembangan industri halal, UMKM berbasis syariah, wisata religi hingga lembaga keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut. Di sektor pariwisata, pengembangan destinasi berbasis lingkungan dan budaya lokal didorong menjadi prioritas. Kawasan Dieng, Baturraden, Pantai Selatan Cilacap hingga desa-desa wisata unggulan dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Jateng bagian selatan.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi dalam paparannya menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Jateng tercatat mencapai 5,37% dengan sektor pariwisata tumbuh paling tinggi sebesar 10,60%.
Selain pariwisata, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 8,74%, dan jasa lainnya sebesar 8,15%. Tren tersebut menunjukkan sektor jasa dan pariwisata mulai menjadi penggerak ekonomi baru di Jateng.
Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jateng juga terus meningkat. Pada 2022, kontribusinya berada di angka 3,29% kemudian naik menjadi 3,40% pada 2023, meningkat lagi menjadi 3,56% pada 2024 hingga mencapai 3,74% pada 2025.
Menurut gubernur peningkatan itu sejalan dengan pulihnya aktivitas wisata, pertumbuhan industri akomodasi, dan meningkatnya belanja wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan pun mengalami lonjakan signifikan.
Pada 2022 tercatat sebanyak 46,6 juta wisatawan berkunjung ke Jateng, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi 74,4 juta wisatawan atau naik hampir 60%. Tak hanya jumlah kunjungan, rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara juga meningkat dari Rp 2,13 juta per kunjungan pada 2022 menjadi Rp 3,68 juta pada 2025. Sementara pengeluaran wisatawan mancanegara naik dari 328,6 dolar AS menjadi 352,87 dolar AS.
Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan 5 target indikator pembangunan pariwisata Jateng ke depan yakni pembangunan 1.000 desa wisata dan kampung wisata baru, pengembangan daya tarik wisata alam, penetapan usaha pariwisata ramah muslim, pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata. Selain itu, target kunjungan 78 juta wisatawan nusantara dan mancanegara. (rinto/red.)
