Komisi E Diskusi Penanganan Pengangguran di DIY

SOAL PENGANGGURAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal penanganan pengangguran di Kantor Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). (foto priskilla candra cahyningtyas)

YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy menyatakan ingin sekali mengadopsi langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah DI. Yogyakarta dalam rangka mengurangi angka pengangguran. “Kami melihat bahwa di DIY ini, upaya dalam menangani penggguran sangatlah nyata yakni diperbanyak pelatihan supaya mampu siap di dunia kerja” katanya.

Anggota Komisi E, Faiz Aliudien, menilai DI. Yogyajarta selama ini dianggap sebagai ‘etalase keberhasilan’ pembangunan karena memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Namun di sisi lain, DI. Yogyakarta masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa.

“Ini menjadi paradoks. IPM tinggi tapi angka kemiskinan juga tinggi. UMR DIY juga terendah di Jawa, hanya sekitar Rp 2,4 juta. Apakah ini memang strategi untuk menarik investor?” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa pengangguran justru banyak didominasi lulusan strata satu (S-1). Menurut dia pemerintah perlu memastikan program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi E, Sumarwati. Ia menilai kualitas angkatan kerja masih menjadi persoalan utama di DIY. Sebagai Kota Pelajar, DI. Yogyakarta justru menghadapi kenyataan bahwa lulusan sarjana menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran.

“Penyebabnya apa? Ini harus dijelaskan. Karena, DIY dikenal sebagai kota pendidikan,” katanya.

Padma turut menyoroti perubahan pola pengangguran di DI. Yogyakarta. Jika sebelumnya pengangguran didominasi lulusan SMK, kini bergeser menjadi lulusan sarjana. Kondisi tersebut berbeda dengan Jateng yang masih didominasi lulusan SMK.

“Artinya, ada persoalan link and match antara pendidikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dianakertrans DI. Yogyakarta Ariyanto Wibowo mengakui bahwa hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja memang belum maksimal. “Link and match belum optimal. Dunia kerja juga belum dikenalkan secara maksimal kepada peserta didik. Sebagian lulusan juga belum memiliki minat bekerja karena lebih memilih meneruskan usaha turun-temurun keluarga,” jelasnya.

Ia juga menilai karakter masyarakat DI. Yogyakarta yang cenderung nyaman dan tidak agresif dalam persaingan kerja menjadi tantangan tersendiri. Dalam forum tersebut, isu ekonomi kreatif juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta mempertanyakan posisi ekonomi kreatif yang belum menjadi sektor utama penyerapan tenaga kerja, padahal Yogyakarta dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata.

Anggota Komisi E, Ida Nurul Farida, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelaku UMKM yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja informal. “UMKM menyerap tenaga kerja informal dalam jumlah besar. Bagaimana perlindungan dari pemerintah?” tanyanya, yang juga menanyakan soal strategi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antara masyarakat asli DIY dengan pendatang agar warga lokal tidak tersisih dalam persaingan kerja dan ekonomi.

Menjawab berbagai persoalan tersebut, Kabid Perlindungan & Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja & Transmigrasi Disnakertrans DI. Yogyakarta Elly Supriyanti menjelaskan sejumlah program yang telah dijalankan pemerintah. Diantaranya program padat karya reguler dan padat karya keistimewaan sebanyak 144 paket yang sebagian berasal dari aspirasi anggota dewan. Selain itu, terdapat layanan ketenagakerjaan ‘Peladi Makarti’ dan program transmigrasi lokal untuk pengembangan wilayah.

“Program padat karya diarahkan agar masyarakat bisa bekerja di sekitar rumah dan tetap produktif,” kata Elly. (gempi/red.)