Ada Skema Prioritas Pengembangan Koperasi, Pertanian, dan Pariwisata

Tanggal -
IMG

RAPAT KOMISI : Jajaran OPD melakukan rapat kerja dengan Komisi B.(foto: ervan ramayudha)

GEDUNG BERLIAN – Komisi B meminta ada skema prioritas dari pengembangan koperasi, pertanian maupun pariwisata pada 2022 yang akan dilakukan Pemprov Jateng.

Dari 2020 sampai kuartal ketiga di 2021, pengembangan sektor tersebut tidak begitu menggembirakan mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Ketua Komisi B Sumanto menyatakan, pada 2022 harus ada semangat optimistis dalam perbaikan perekonomian supaya pendapatan daerah bisa bertambah. Hal itu dikemukakannya dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2022 bersama OPD terkait, Senin (13/9/2021). Pembahasan dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penghubung, Dinas Koperasi (Dinkop) & UKM, Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata (Disporapar), Dinas Pertanian & Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jateng.

“Pertanian maupun perkebunan di 2022 bagaimana? Ini harus tergambar pada sekarang ini. konsepnya bagaimana,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menyoroti masalah permodalan untuk usaha kecil menenangah. Saat pandemi, UMKM banyak terpukul, namun tidak sedikit yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena itu di 2022 Dinas Koperasi dan UMKM sudah harus memiliki rencana kerja penguatan usaha kecil.

Sekretaris Komisi B Ngainirichadl menggarisbawahi mengenai pengembangan sektor pariwisata. Di saat kunjungan daerah pemilihan, para pelaku wisata kerap berkeluh kesah perihal sektor kepariwisataan. Dia berharap dengan dilonggarkannya PPKM di sejumlah daerah yang masuk lebel 2 bisa menggeliatkan sektor pariwisata.

Sesuai rencana, Selasa (14/9/2021), rapat kerja dilakukan dengan Dinas Kelautan & Perikanan (Dinlutkan), Dinas Ketahanan Pangan (Dinhanpan), Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan (LHK), Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan (Disnakkeswan), Dinas Perindustrian & Perdagangan (Disperindag), Biro Infrastruktur & Sumber Daya Alam (Isda), Biro Perekonomian, Bappeda, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD).(ervan/priyanto)

Dilihat: 23

Berita Terkait

  • Persoalan Limbah di Tegal Jadi Sorotan

    TEGAL – Dalam rangka penyusunan Raperda Pengelolaan Limbah Domestik Regional, Komisi D DPRD Provinsi Jateng melakukan penguatan data dan informasi ke beberapa daerah, salah satunya Kota Tegal. Kota yang berada di pantura itu dipilih karena selama ini sudah memiliki instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), termasuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.

  • Konsultasi ke Ditjen Otda, Pemekaran Brebes & Banyumas

    JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah menyambangi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Senin (12/1/2026). Tujuannya untuk mengonsultasikan kejelasan proses pemekaran wilayah Kabupaten Brebes dan Banyumas yang hingga kini masih terganjal kebijakan moratorium nasional.

  • Ke Museum Affandi, Komisi B Ingin Museum Bisa Jadi Destinasi Wisata

    SLEMAN – Bagi pelancong atau traveler yang butuh tempat wisata untuk menenangkan diri dan berlokasi tidak jauh dari pusat kota, Museum Affandi bisa menjadi pilihannya. Berada di pinggir jalan raya Jogja-Solo tepatnya di Jalan Laksda Adisucipto No.167, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, museum yang pernah menjadi galeri pelukis tersohor Affandi masih menjadi daya tarik tersendiri.

  • Sukirman Dukung Internet Gratis untuk Pendidikan

    GEDUNG BERLIAN – Dalam acara Dialog Parlemen dengan tema ‘Kesiapan Daerah soal Subsidi Kuota Internet untuk Pendidikan’ di Studio BerlianTV Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (11/9/2020), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mendukung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jateng untuk proaktif dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memberikan kuota internet gratis bagi siswa, mahasiswa, guru dan dosen selama masa adaptasi kebiasaan baru (New Normal) ini.