PEMBAHASAN : Komisi D membahas penanganan RTLH di Balai Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Pemalang.(foto: ganang hadi)
PEMALANG – Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mendorong pemerintah provinsi terutama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk segera mempercepat realisasi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Program tersebut sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak.
Penegasan ini disampaikannya di sela-sela monitoring pelaksanaan perbaikan RTLH di Balai Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman, Pemalang, Rabu (8/9/2021). Diakuinya program penanganan RTLH beberapa waktu lalu terkendal dengan kebijakan penerapan PPKM penanganan Covid-19. Tahapan awal yang dilakukan pemerintah baru pada pengiriman bahan material.
“Bagi yang sudah mendapatkan rekomendasi teknik supaya bisa segera direalisasikan. Mengenai kebijakan pemprov yang semula tiga unit RTLH di tiap desa harus direvisi supaya penanganan RTLH bisa cepat teratasi,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu turut hadir Nova Adiwidanto selaku Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Kade Asemdoyong Yusuf Mujadi.
Kepada Komisi D, Nova menjelaskan, pada 2021 ini dari jumlah 11.292 RTLH baru terealisasi 5.676 unit atau menyisakan 5.616 rumah. Pemerintah menargetkan pada tahun ini bisa menyelesaikan keseluruhan RTLH yang tersebar di 29 kabupaten. Seperti di Desa Asemdoyong dari alokasi tiga unit baru terselesaikan dua unit.
Kades Asemdoyong Yusuf Mujadi menyampaikan warga desa hampir keseluruhan menjadi nelayan. Ia pun meminta ada penambahan jumlah. Dari data ada sekitar 800 rumah yang perlu diperhatikan bukan cuma 3 rumah.(ganang/priyanto)
