Empat Pilar Harus Jadi Doktrin Kuat

IMG

NILAI KEBANGSAAN : Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman membahas nilai kebangsaan alam Dialog Parlemen “Empat Pilar Kebangsaan Membangun Budaya Politik Demokratis”. (foto priyanto)

SEMARANG – Empat pilar kebangsaan yang dimiliki Indonesia harus menjadi doktrin kuat bangsa agar tidak mudah terpecah belah oleh berbagai macam kepentingan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman dalam Dialog Parlemen “Empat Pilar Kebangsaan Membangun Budaya Politik Demokratis”.

Sejak arus informasi terbuka dan begitu mudahnya masyarakat mendapatkan serta menyalurkan pendapatnya acapkali membuat was-was. Sukirman lantas menyatakan, kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tidak mau menghormati kepentingan lain kerap menjadi kegaduhan. Ujaran kebencian maupun hoaks lantas ramai diperbincangkan. Ironisnya banyak masyarakat kerap mudah menerima hoaks serta menyuarakan ujaran kebencian.

“Kalau empat pilar tidak kita kuatkan, anak-anak kita mudah hanyut pada arus ideologisasi yang tidak pas bagi Indonesia. Ini mengancam dan membahayakan. Radikalisasi dan terorisme menjadi salah satu contoh dari mudahnya menerima pemahaman yang tidak sesuai dengan kita,” ucapnya.

Kepala Badan Kesbangpol Jateng Chaerudin Sistem demokratisasi di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Pemilihan umum saja sekarang sudah bukan lagi diatur dalam undang-undang, melankan amanat dari UUD 1945. Pendidikan politik dengan adanya partai menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia sudah menuju proses demokratisasi.

Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah masalah ideologi transnasional. Merebaknya pemahaman dari luar negeri dengan langsung diserap oleh warga akan menjadi masalah tersendiri di kemudian hari. Karena itulah empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI menjadi satu kesatuan ideologi bangsa yang harus dipertahankan.

Dekan Fakultas Hukum Unnes Dr Rodiah pun sepaham. Demokrasi itu bukan berarti mengklaim saling benar. Negara China pun juga berdemokrasi namun tetap menggunakan azas komunis. Serta negara-negara lain pun juga punya demokrasi yang sesuai dengan negara itu.

“Demokrasi di Indonesia itu ada pada empat pilar itu. Menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan dan ditawar lagi,” tegasnya.(evi/ariel)

Berita Terkait

  • DPRD Banyumas Diskusikan PTM di Gedung Berlian

    GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menerima kunjungan Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Kota Semarang, Rabu (9/2/2022). Saat berdiskusi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas Andik Pegiyanto ingin membahas persoalan pembelajaran tatap muka (PTM) sekarang ini.

  • SEMINAR RAPERDA: Kerja Sama Antardaerah Segera Disusun

    UNGARAN – DPRD Jateng serius untuk mengesahkan raperda mengenai penyelenggaran kerja sama daerah menjadi sebuah peraturan. Setelah membentuk panitia khusus (pansus), DPRD selanjutnya menggali masukan dari masyarakat dengan menyelenggarakan seminar pada Jumat (12/4/2019) di The Wujil Resort and Convention Hall.

  • Komisi C Bahas Kinerja PDAB Tirta Utama

    SLAWI – PD Air Bersih Tirta Utama merupakan perusahaan pengelola air bersih dengan bahan baku yang melimpah dan murah. Dengan kondisi itu, DPRD Provinsi Jateng berharap perusahaan daerah tersebut mampu meminimalisir kendala dan mengoptimalkan pengelolaan dari hulu hingga hilir, termasuk pendistribusiannya ke daerah-daerah yakni perusahaan-perusahaan daerah air minum (PDAM) di kabupaten/ kota.

  • Cakupan Sub PIN Polio Ditargetkan 95 Persen

    KARANGANYAR – Pada Desember 2023 dan Januari 2024, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah mengonfirmasi temuan kasus poliomyelitis di Klaten. Agar Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio tidak menyebar di wilayah tersebut, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio putaran pertama secara serentak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.