Disorot, Perlindungan Pekerja Migran

Tanggal -
IMG

GELAR PERTEMUAN. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat melakukan pertemuan dengan Dinas Perdagangan Perindustrian & Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Kamis (19/4/2021). (foto azhar alhadi)

NGAWI – Pekerja migran Indonesia (PMI) mendapat sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng karena dinilai mampu mengurangi pengangguran. Untuk itu, Komisi E berusaha mengkaji persoalan tersebut dengan melakukan penguatan data/ informasi ke Dinas Perdagangan Perindustrian & Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, yang dinilai mampu menyalurkan PMI secara baik ke luar negeri.

Saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian & Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi Yusuf Rosyadi bersama jajarannya, Kamis (29/4/2021), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan pihaknya ingin membahas persoalan PMI sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Ia menilai PMI perlu disorot karena, selain mengurangi pengangguran, juga mampu menyumbang devisa negara.

”Penempatan PMI saat ini mempunyai manfaat ganda yakni mampu mengurangi pengangguran di dalam negeri sekaligus secara kontribusi menyumbang devisa kedua setelah migas, yang mencapai Rp 159,5 triliun dalam satu tahun,” ucap Politikus PKB itu.

Sementara, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Endro Dwi Cahyono menanyakan soal adanya persyaratan tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI ) yang akan membuka cabang dengan persyaratan pembatasan deposito dan nantinya akan diserahkan Pemrov Jatim. “Apakah sudah ada perda sebagai turunan dari pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 tahun 2017?”, tanya Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Menanggapi hal itu, Yusuf Rosyadi mengatakan komitmen negara dalam perlindungan ketenagaan kerja sangat penting. Namun, ia mengakui hal tersebut cukup sulit dilaksanakan karena sangat berkaitan dengan anggaran dalam kondisi refocusing anggaran sekarang ini.

“Untuk itu, dinas harus bekerja secara ekstra untuk mencari anggaran lain melalui CSR (corporate social responsibiity) dengan mengirim proposal kepada perusahaan BUMN seperti Bank Jatim, BNI, dan BRI. Di sisi lain, Kabupaten Ngawi telah membuat Satgas Arjuna dan Srikandi yang telah dilantik oleh bupati untuk melakukan pendataan ke tiap pengangguran yang ada di desa dan melakukan pelatihan sesuai bidangnya untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, dinas aktif memantau perkembangan mengenai lowongan pekerjaan secara berkala,” jelas Yusuf.

Sejauh ini, lanjut dia, Kabupaten Ngawi melaksanakan penempatan PMI dalam 2 sektor yaitu formal dan informal. Secara teknis, perlindungan PMI di Kabupaten Ngawi sudah disiapkan skema mulai dari pelatihan, pra penempatan, dan kepulangan yang sesuai dengan peraturan saat ini.

Soal perda, kata dia, saat ini Pemprov Jatim sedang dalam proses tidak lanjut atau tahap Naskah Akademik yang sudah selesai dan raperda sudah final. “Ini yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah kabupaten dari Pemprov jatim. Informasi yang kami terima, Kota Surabaya akan menyediakan anggaran setelah 14 Mei mendatang dengan anggaran dari pemprov. Kemudian, masing-masing kabupaten akan diberi jatah untuk pelatihan nantinya di Badan Latihan Kerja Provinsi,” jelasnya. (azhar/ariel)

Dilihat: 53

Berita Terkait

  • Prioritas Vaksinasi bagi Nakes, Lansia, & Pelayan Publik

    GUBERNURAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Gubernur Ganjar Pranowo mengikuti paparan secara virtual Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengenai vaksinasi Covid-19 dalam ‘Rapat Satgas Penanganan Covid-19’ di ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur, Selasa (2/3/2021). Dalam paparannya itu, Menkes mengaku apresiatif dengan proses vaksinasi di Jateng yang sudah memasuki tahap kedua pada Maret ini.

  • SOSIALISASI NON-PERDA: Saatnya Masyarakat Melek Politik

    SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menekankan arti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat bisa mengetahu serta memberikan pengetahuan terhadap sebuah keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok (komunitas).

  • Kebun Benih Kantosari Jadi Dorongan Peningkatan PAD

    DEMAK – Komisi C bersama dengan anggota DPRD Jawa Tengah dari daerah pemilihan (dapil I) yakni Kota Semarang meninjau produksi buah jambu di Kebun Benih Hortikultura Kantosari, Demak, Rabu (30/9/2020). Dalam kesempatan itu hadir RR Maria Tri Mangesti, Sutjipto, Agung Budi Margono, Yudi Indras Wiendarto.

  • SOSIALISASI NON-PERDA: Pemuda Berperan Bangun Desa

    TUNTANG – Dalam kegiatan ‘Sosialisasi Non-Perda’ di Aula Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Minggu (22/5/2022), dengan Tema ‘Peran Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan,’ Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan bahwa pembangunan desa tidak hanya berasal dari dana desa. Namun, desa dapat dibangun dengan pemanfaatan teknologi, yang dipacu oleh kreatifitas kaum muda.