Pansus Dalami Materi LKPj Gubernur ke Banyumas

CENDERA MATA : Ketua Pansus DPRD Sriyanto Saputro menerima cendera mata dari DPRD Banyumas, Senin (5/4/2021).(foto: atson hade)

BANYUMAS – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah perihal Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020 disambut hangat Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Budhi Setiawan dan Wakil Ketua Supangkat, Senin (5/4/2021).

Ketua Pansus Sriyanto Saputro mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pendalaman materi perihal pertanggungjawaban kinerja gubernur selama 2020. Pihaknya ingin mendapatkan masukan dari daerah-daerah perihal kebijakan yang perlu divealuasi atau yang ditingkatkan selama setahun lalu. Tidak dipungkiri, selama 2020 semua tenaga dan pikiran banyak terfokus pada penanganan pandemi Covid-19. Termasuk anggaran daerah pun harus dilakukan refocussing.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Supangkat menyatakan suatu kewajiban bagi DPRD untuk membentuk pansus LKPj untuk disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD berdasarkan ketentuan tentang Pemerintahan Daerah. Selama masa satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar urusan pemerintahan, urusan wajib bukan pelayananan dasar dengan urusan pemerintahan, urusan pilihan pelaksanaan pemerintahan dan urusan fungsi penunjang.

Sebagaimana disampaikan Gubernur Ganjar Pranowo dalam LKPJ 2020 pada rapat paripurna DPRD menyebutkan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus 2020 sejumlah 36,52 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,17% selama periode 2010-2020. Pada tahun 2020 terjadi bonus demografi, dimana penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sejumlah 25,78 juta orang atau 70,60%.

Sebagai akibat dari meluasnya wabah pandemi Covid-19 selama Maret-Desember 2020, perekonomian Jateng merosot tajam yakni minus 2,65 % atau mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding tahun 2019 yang bertumbuh sebesar 5,40 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami minus, namun beberapa lapangan usaha memberikan kontribusi positif, yaitu informasi dan komunikasi 15,65%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,19% dan Pertanian, kehutanan dan perikanan 2,48%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 6,48% meningkat 2,04% dibandingkan Agustus 2019 sebesar 4,44%. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada bulan Maret mencapai 3,98 juta orang atau 11,41%, meningkat pada bulan September 2020 (4,12 juta orang atau 11,84%) atau mengalami kenaikan sebanyak 440 ribu orang dibanding periode yang sama pada September 2019 sejumlah 3,679 juta orang atau 10,58%.(soni/priyanto)