SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.
SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.
SURAKARTA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2026), menyoroti proyek pembangunan Gedung Critical Center RSUD dr. Moewardi Surakarta. Hal itu dilakukan sebagai upaya tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).
PEKALONGAN – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.
YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).
SUKOHARJO – Komisi E DPRD Provinsi Jateng masih fokus dalam penyusunan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal. Guna mendapatkan data komprehensif, beberapa daerah sudah dikunjungi, termasuk Setda Kabupaten Sukoharjo, Selasa (5/5/2026).
PASURUAN – Pelestarian dan pemajuan kebudayaan mampu menjaga harmonisasi sosial. Untuk itu dibutuhkan adanya sinergi antara pemerintah dan pemangku adat.
SURAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi RSUD Dr. Moewardi dan RSJD Dr. Arif Zainudin, Selasa, (2/4/2026). Tujuannya, menghimpun data dan masukan terkait implementasi sistem rujukan berbasis kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan.
MADIUN – Komisi E DPRD Jawa Tengah mengunjungi Kantor Setda Kota Madiun, Kamis (12/3/2026), untuk mencari data dan informasi seputar perlindungan tenaga kerja informal. Dalam kegiatan itu, Komisi E didampingi Biro Kesra, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial Provinsi Jateng.
JAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Rabu (4/3/2026). Langkah itu diambil untuk mengonsultasikan optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) demi meningkatkan akurasi program kesejahteraan di wilayah Jateng.
DIALOG TELEVISI : Ketua Komisi E Messy Widiastuti menjadi narasumber dialog publik Aspirasi Jateng : “Cuaca Ekstrem Terus Berlanjut, Apa yang Harus Dilakukan?” yang digelar di Stasiun TATV Surakarta.(andi rinto) SURAKARTA – Cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang…
