PEKALONGAN – Komisi E DPRD Jateng menemui pengungsi di Balai Kelurahan eks Kramatsari, Kota Pekalongan, Selasa (3/12/2024). Mereka warga Kelurahan Pasirkratonkramat yang terdampak dari jebolnya bantaran Sungai Bremi, pada Minggu (1/12/2024).
SUKOHARJO – Komisi E DPRD Jateng dalam dua hari ini (28-29/11/2024) melakukan kunjungan kerja ke dua daerah yakni Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Kunjungan itu dimaksudkan untuk menampung aspirasi terkait penyusunan draf Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi inisiasi Komisi E.
SURAKARTA – Dalam upaya proses tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengawasan, bimbingan dan arahan pada beberapa rumah sakit yang dikelola Pemprov Jateng. Hal tersebut bertujuan mengelola pengendalian internaal atas laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
SLAWI – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Rabu (30/10/2024). Kegiatan yang didampingi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kematian Ibu Hamil dan Anak, Stunting serta Penanggulangan TBC atau Tuberkulosis di Kabupaten Tegal.Â
SEMARANG – Guna memperkuat koordinasi, komunikasi dan sinergisitas, Kementerian Sosial RI mengadakan dialog dengan para pengampu pilar-pilar sosial di Jawa Tengah, dipusatkan di Gedung Merapi, kompleks PRPP Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (29/10/2024). Adapun pilar-pilar sosial dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) se Jateng.
SLEMAN – Inovasi pengembangan daerah yang dilakukan Kalurahan Condongcatur di Kapanewon (kecamatan) Depok, Sleman telah menjadikan daerah tersebut meraih juara pertama Kalurahan Inovatif 2024 tingkat Provinsi DIY.
BOYOLALI – Keberadaan panti sosial patut mendapatkan perhatian serius. Sejauh ini, kebijakan anggaran dinilai belum berpihak secara keseluruhan kepada pelayanan panti, adanya ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran.Â
