KARANGANYAR – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus menunjukkan komitmennya memperkuat kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghimpun data dan informasi sebagai bahan percepatan penyusunan Raperda tentang Pelayanan Publik.
GEDUNG BERLIAN – Komisi B DPRD Provinsi Jateng menegaskan perlu pembentukan perda yang melarang peredaran daging anjing dan kucing. Regulasi tersebut dapat memperkuat upaya penertiban praktik perdagangan sekaligus mencegah risiko kesehatan, khususnya penyebaran virus rabies.
GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya penjelasan Bapemperda soal Raperda Garis Sempadan.
SURAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi RSUD Dr. Moewardi dan RSJD Dr. Arif Zainudin, Selasa, (2/4/2026). Tujuannya, menghimpun data dan masukan terkait implementasi sistem rujukan berbasis kompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan.
JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto didampingi Wakil Ketua DPRD Mohamad Saleh dan Sekretaris DPRD Provinsi Jateng Urip Sihabudin menghadiri acara Entry Meeting atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah V, Kamis (2/4/2026). Acara itu digelar di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
DPRD Provinsi Jateng telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
SURAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mengajak seluruh pihak penyelenggaraa wisata untuk mempersiapkan standar ‘Wisata Halal.’ Ketua Komisi B, Sri Hartini, menjelaskan untuk menuju Jateng Wisata Halal 2027 butuh peran dari seluruh masyarakat.
KLATEN – Kondisi fisik Jembatan Dengkeng di Desa Plosowangi Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten kini memprihatinkan. Dari pantauan Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Rabu (1/4/2025), fisik jalan jembatan sekarang sudah ‘melengkung’ atau mengalami penurunan.
MUNGKID — Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah, Komisi A DPRD Provinsi Jateng menyambangi Pemerintah Kabupaten Magelang, Rabu (1/4/26). Kegiatan itu bertujuan untuk menghimpun masukan dalam penyusunan Raperda tentang Pelayanan Publik yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
SRAGEN – Badan Kehormatan (BK) DPRD memiliki peran penting dalam menjaga integritas, etika, dan marwah lembaga legislatif. Keberadaan BK menjadi salah satu instrumen pengawasan internal untuk memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan, tata tertib, dan kode etik yang berlaku.
BANYUMAS – Tingginya rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) masih menjadi persoalan utama yang dialami BPR BKK. Dalam hal ini, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta masing-masing BPR BKK membentuk tim khusus penanganan NPL tersebut.
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng tetap berkomitmen untuk terus menjadi pionir dalam transparansi penyelenggara negara. Hal itu dibuktikan dengan konsistensi pencapaian 100% pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu oleh seluruh jajaran pimpinan dan anggota.
