GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng kembali menggelar rapat paripurna secara maraton. Setelah kemarin (28/9/2026) dilakukan penantanganan perubahan KUA & PPAS Perubahan APBD 2026, kini (29/9/2026) Gubernur Ahmad Luthfi memberikan penjelasan atas Raperda Perubahan APBD 2026
PEKALONGAN – Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga di Kota Pekalongan selama ini lebih banyak dilakukan melalui mekanisme hibah, terutama dalam bentuk barang. Praktik itu menjadi salah satu masukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng dalam penyusunan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 21 September 2026 – 27 September 2026 Ruang…
Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 21 September 2026 – 27 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Cakupan Media Tipe mainstream…
GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Senin (28/9/2026), agenda utama adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD (Pimwan). Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Sumanto didampingi 4 Wakil Ketua DPRD
KLATEN – Penataan kawasan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni. Upaya itu membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota hingga pihak swasta dan lembaga lainnya
PEMALANG – Komisi B DPRD Provinsi Jateng mendorong optimalisasi pengelolaan Balai Budi Daya Hewan & Ternak di Kabupaten Pemalang agar berkembang menjadi pusat pembibitan (breeding) ternak yang produktif. Pengelolaan balai tidak hanya mendukung pengembangan peternakan tapi juga mampu mengoptimalkan aset pemerintah dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
SURAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng menekankan pentingnya pengalokasian dan kesiapan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai fondasi keberlanjutan demokrasi daerah. Kesiapan finansial dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang
KARANGANYAR – Meningkatnya jumlah anak yang dirujuk ke Rumah Pelayanan Sosial (RPS) Tawangmangu menunjukkan kebutuhan penguatan layanan penanganan anak terlantar yang ada di Jateng. Selain memastikan proses penanganan berjalan berjenjang, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menilai dukungan sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi perhatian agar pelayanan sosial tetap optimal
BANJARNEGARA – DPRD Provinsi Jateng menggelar ‘Uji Publik Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),’ Rabu (23/9/2026), di Hotel Fox Harris, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan itu dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jateng M. Masrofi, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yanuar Eristianto, dan peserta dari Bapenda dan RSUD se-Jateng
BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%
GEDUNG BERLIAN –Â Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif
