PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.
KLATEN – Kinerja Bank Jateng Cabang Boyolali menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng. Saat berdiskusi dengan Direksi Bank Jateng Cabang Klaten dan Cabang Boyolali di Kantor Bank Jateng Cabang Klaten, Jumat (12/6/2026), Komisi C mencatat rasio Non-Performing Loans (NPL) atau kredit macet di Boyolali telah mendekati ambang batas yang perlu diwaspadai, sementara kondisi di Klaten dinilai relatif lebih terkendali.
JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mendorong PT Asuransi Bangun Askrida segera memulihkan kesehatan permodalannya. Tujuannya agar kembali mampu memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Jateng.
TEGAL –Â Dalam rangka pengkayaan data untuk penyusunan Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti sejumlah potensi PAD. Termasuk, potensi yang ada di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUPR Provinsi Jateng, Kota Tegal.
SURABAYA — Guna mempelajari penetapan retribusi, tata kelola layanan, dan pengelolaan rumah sakit spesialis, Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Provinsi Jatim di Kota Surabaya, Selasa (14/4/2026).
BANYUMAS – Tingginya rasio Non-Performing Loans (NPL/ kredit macet) masih menjadi persoalan utama yang dialami BPR BKK. Dalam hal ini, Komisi C DPRD Provinsi Jateng meminta masing-masing BPR BKK membentuk tim khusus penanganan NPL tersebut.
YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius memperkuat fondasi ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam rencana kerja pembangunan daerah. Mengacu pada arah kebijakan RKPD 2027, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Bank Jateng Cabang Syariah di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026).
SURAKARTA – Diskusi mengenai optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus bergulir. DPRD Provinsi Jateng mendorong adanya rumusan guna membantu pembuatan regulasi yang mendukung peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
JAKARTA –Â Penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) perlu mendapat pembaruan sesuai dengan potensinya. Untuk itu, Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan konsultasi Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang PDRD Provinsi Jateng ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
DISKUSI BERSAMA : Komisi C bersama Biro BUMD Pemprov Jateng menggelar FGD di BPR BKK Tasikmadu untuk mendorong BPR BKK mendukung program ketahanan pangan nasional.(foto: diana sulist) KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke BPR…
YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng kini tengah berupaya mematangkan konsep manajerialisasi BUMD. Hal itu dinilai penting dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, layanan publik, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
YOGYAKARTAÂ – Dalam kegiatan monitoring, Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau kinerja keuangan BUMD bidang perbankan. Salah satunya menyambangi Kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Jumat (30/1/2026).
