Sukoharjo Minta Perusahaan Keluarkan CSR Guna Penanganan Kemiskinan

Tanggal -
WhatsApp Image 2025 03 04 at 12.44.16 (2)

PENANGANAN KEMISKINAN : Komisi A melakukan koordinasi dengan Pemkab Sukoharjo guna penanganan kemiskinan.(foto: ervan ramayudha)

SUKOHARJO – Komisi A DPRD Jateng pada Selasa (4/3/2025), berkunjung ke Sukoharjo yangt dinilai mampu berlari cepat untuk penanganan kemiskinan. Ketua Komisi A Imam Teguh menyampaikan di Solo dan Sukoharjo secara keseluruhan sudah berzona biru, sudah aman. Kami hanya ingin belajar bagaimana pengelolaan bantuan di Surakarta dan Sukoharjo ini.

Pada pertemuan itu Sekda Sukoharjo, Widodo menjelaskan mengenai Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus bertumbuh naik.

“Kabupaten Sukoharjo ini kemiskinannya termasuk mudah untuk ditanggulangi karena wilayahnya yang juga tidak begitu luas, sehingga dana-dana bantuan pun bisa menyebar dengan baik. Selain itu dengan wilayah kecil ini, banyak perusahaan di sini yang menggunakan CSR, yang hingga 2023 ada 45 perusahaan, yang sebelumnya di 2022 ada 23 perusahaan. Di 2024 mungkin lebih banyak lagi, tetapi data masih belum masuk seluruhnya karena ada perusahaan yang belum melapor ke aplikasi,” ujar Widodo.

Program CSR/TJSL sendiri sangat berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, karena memberikan bantuan berupa pangan, perbaikan sarana, dan pemberdayaan masyarakat, yang dibutuhkan warga Jawa Tengah.

“Langkah selanjutnya dari kunjungan tematik ini, yaitu semua komisi akan berdiskusi mengenai wilayah mana saja yang paling membutuhkan bantuan untuk pengentasan kemiskinan, dan dengan bantuan program apa saja yang paling pas dijalankan di wilayah tersebut. Maka dari itu, selain berkunjung ke wilayah miskin ekstrem, kami juga berkunjung ke wilayah yang sudah zona biru untuk mendapatkan informasi, bagaimana program-program pengentasan warga dari kemiskinan berjalan di wilayah tersebut, dan bisa diterapkan di wilayah lain yang miskin ekstrem supaya bisa keluar dari zona kemiskinan maupun miskin ekstrem,” tutup Imam Teguh Ketua Komisi A.(ervan/priyanto)

Dilihat: 26

Berita Terkait

  • DIALOG PROAKTIF: PTM Penting dalam KBM

    PATI – Kegiatan belajar & mengajar (KBM) selama pandemi Covid-19 sempat terhambat, yang berdampak pada berhentinya pembelajaran tatap muka (PTM) dan mengharuskan siswa mengikuti KBM secara online. Hal itu menjadi perhatian Muh. Zen, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, saat mengunjungi Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU) Gembong Kabupaten Pati, baru-baru ini.

  • Komisi A Minta Tingkat Partisipasi Pemilih di Wonogiri Naik

    WONOGIRI – Dalam tataran geopolitik di Jateng, jumlah pemilih di Wonogiri sebenarnya sangat besar. Terlebih Wonogiri menjadi salah satu daerah terluas di Jateng. Namun demikian, tingkat partisipasi di daerah tersebut sangat minim. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Komisi A DPRD Jateng dengan KPU Wonogiri, Jumat (10/3/2023). Diungkapkan pimpinan rombongan Komisi A Muhammad Yunus, tingkat partisipasi dengan jumlah pemilih potensial sangat tidak sebanding. Dengan melihat data pada Pemilu 2019, tingkat partisipasinya sangat rendah.

  • DPRD Pantau Kemitraan KPH & LMDH

    BLORA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu Kantor Cabang Kabupaten Blora, Jalan Sorogo Nomor 2 Ngelo Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Selasa (1/9/2020). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring kegiatan KPH yang melibatkan dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Cepu.

  • Energi Baru Terbarukan, Didorong Pengembangan CNG Ganti Elpiji

    YOGYAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menegaskan pentingnya penguatan sektor energi sebagai pilar strategis pembangunan daerah saat melakukan kunjungan kerja ke PT Perwita Karya, DI. Yogyakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan itu untuk menggali masukan terkait pengelolaan sektor migas, energi baru terbarukan (EBT), mineral, dan jasa penunjang.