Sarno. (foto teguh prasetyo)
SRAGEN – Komisi B menginginkan dalam regulasi Raperda Sistem Pertanian di Jawa Tengah ada aturan mengenai kesehatan tanah serta perimbangan penggunaan pupuk kimia dan organik. Pentingnya aturan tersebut nantinya diharapkan bisa mengembalikan fungsi hara tanah maupun penggunaan pupuk organik yang ramah lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jateng Sarno saat berkunjung ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Kampung Wonowoso, Desa Sine, Kecamatan Sragen Kota, Jumat (26/4/2024). Baginya, saat ini ketergantungan petani akan pupuk kimia masih besar. Oleh karena itu, dengan kebijakan pemerintah mengenai subsidi untuk pupuk organik, bisa ditindaklanjuti dengan aturan lewat perda.
“Dengan perda ini nanti harapannya bisa mengembalikan kesehatan tanah. Aturan ini tidak bisa seketika langsung terlihat hasilnya. Namun dampak ke depan soal penggunaan pupuk organic akan lebih terasa dan kesehatan tanah pun terjaga. Sekarang saja di areal persawahan kita mencari welut, kodok, saja susah. Tanah yang dulu dicangkul mudah, sekarang sulit karena tanahnya keras. Maka perlu kita obati,” ucapnya.
Dalam raperda tersebut, singgung Sarno, petani yang memiliki ternak terutama sapi, kerbau, kambing, ditekankan bisa mengolah limbah kotoran untuk menjadi pupuk. Saat ini pula Dinas Pertanian sedang gencar melatih petani dalam pembuatan pupuk organik baik yang padat maupun cair.
Dengan demikian, petani tidak lagi tergantung pada pupuk kimia. Sekarang ini pula, kata dia, persebaran sawah organik di Jateng sudah cukup luas.
Di Kabupaten Magelang maupun Karanganyar menjadi contoh adanya sawah organik. Luasan lahannya pun sudah masuk data di Kementerian Pertanian. Bahkan, pada subsidi pupuk organik, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 54 triliun.
Sementara pada kunjungan di KPL Kampung Wonowoso, Desa Sine, Komisi B disambati sejumlah pihak mengenai rendahnya tingkat serapan pupuk subsidi. Tak hanya itu, mengemuka pula persoalan penjualan pupun bersubsidi di atas HET serta ditemukannya jual beli pupuk di media sosial.
Mukafi Fadli selaku anggota Komisi B meminta kepada Dinas Pertanian di provinsi maupun Sragen supaya bisa menindaklanjuti keluhan tersebut. “Penjualan pupuk di atas HET sudah dilarang, pelaku bisa dilaporkan pada polisi. Soal penjualan pupuk di medsos pun perlu diselidiki lagi. Pelakunya diusut. Jangan sampai distributor maupun agen-agen resmi yang menjualnya,” ucapnya. (priyanto/ariel)
