Raperda RPJMD, Pansus Diskusikan Tata Kelola Pemerintahan di Bappeda

Tanggal -
IMG

FGD PANSUS. Pansus RPJMD berdiskusi bersama OPD dan lembaga membahas soal RPJMD Jateng di Kantor Bappeda, Jalan Pemuda Kota Semarang, Selasa (24/6/2025). (foto choirul amin)

SEMARANG – Melanjutkan penyusunan Raperda RPJMD 2025-2029, Pansus DPRD Provinsi Jateng melakukan pembahasan di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Jalan Pemuda Kota Semarang, Selasa (24/6/2025). Dalam diskusi itu, tidak hanya OPD tapi hadir pula lembaga/ badan lain seperti BPS dan KPK secara online.

Diskusi itu dipimpin Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono didampingi Wakil Ketua Pansus Dedy Endriyatno bersama sejumlah Anggota Pansus. Diskusi itu membahas seputar tata kelola pemerintahan.

Dalam pemaparan dari beberapa narasumber seperti Bappeda, KPK, dan BPS, dibahas soal arah transformasi perwujudan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis. Selain itu dibahas pula persoalan indeks reformasi birokrasi, indeks integritas nasional, dan indeks demokrasi Indonesia.

Kemudian pada Rabu (25/6/2025), diskusi kembali dilanjutkan di Kantor Bappeda Provinsi Jateng. Kali ini, pembahasannya mengenai pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

Dalam paparan beberapa narasumber dari Bank Indonesia, BPS, dan Bappeda, dibahas mengenai arah ttansformasi perwujudan kesempatan dan daya saing daerah. Disamping itu, narasumber juga membahas pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, otonomi fiskal daerah, dan inflasi. (ariel/priyanto)

Dilihat: 85

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.