SEMARANG – Penanganan kebencanaan perlu masuk kurikulum sekolah. Hal itu mengemuka pada rapat lanjutan “Dialog Eksekutif-Legislatif Pembahasan RKPD 2026” di ruang rapat Komisi E, Jumat (20/6/2025).
Pada kesempatan itu Komisi E mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta OPD lainnya yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov Jateng, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penghubung Prov Jateng, Biro Kesra Jateng, Badan Riset dan Inovasi Daerah prov Jateng dan OPD lainnya.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi E Messy Widiastuti serta Wakil Ketua Yudi Indras Windarto, Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BPBD Bergas Penanggungan menyatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi penanganan dan penanggulangan kebencanaan ke sejumlah sekolah dasar dan menengah keatas. Sejauh ini banyak sekolah belum menerapkan penanganan kebencanaan.
Sebagaimana diutarakan anggota Komisi E Sumarwati, terkait inovasi pembentukan satuan pendidikan aman bencana yang ditujukan untuk di sekolah, dirinya sangat setuju dan mendukung program tersebut.
“Usulan saya segera direalisasikan perlu kolaborasi antar dinas terkait supaya baik dari tingkat SD sampai SMA mengedukasi mereka, paling tidak ada sentuhan edukasi terkait dengan sewaktu2 terjadi bencana,”ungkapnya.
Yudi Indras menambahkan semua sekolah sebaiknya ada tambahan kegiatan simulasi tanggap bencana agar anak sekolah mempersiapkan diri sejak dini manakala ada bencana.
“Saya setuju sekali. Terkadang ego sektoral menjadikan program unggulan jalan ditempat. Jangan ada ego sektoral antara dinas kesehatan, dinas sosial, BPBD, dll. Jangan sampai program jalan tapi real kurang terealisasi” tambahnya.
Sebagai Informasi Shinta laila menambahkan juga jika Prioritas utama komisi E adalah perbaikan infrastruktur pendidikan akan terealisasi dan akan ada progres berarti di bidang pendidikan di salah satu di Cilacap. (tyas/priyanto)
