BICARA POLITIK. Bambang Kusriyanto saat memberikan paparan dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Senin (29/3/2021), di Gedung Paud & Dikmas Jateng, Kabupaten Semarang. (foto ariel noviandri)
UNGARAN – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Ketua Komisi D DPRD Alwin Basri, Anggota Komisi B DPRD Sholeha Kurniawati, dan Anggota Komisi A DPRD Soetjipto menghadiri dialog kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial. Dialog yang digelar, Senin (29/3/2021), di Gedung Paud & Dikmas Jateng di Kabupaten Semarang itu mengambil tema ‘Melalui Koordinasi & Sinergitas, Kita Tingkatkan Peran Aktif Masyarakat untuk Mencegah Konflik Sosial.’
Saat memberikan sambutan awal, Plt. Kepala Kesbangpol Kabupaten Semarang Heru Subroto mengatakan kegiatan dialog itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman bersama sekaligus mampu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat. Karena, diakuinya, selama ini masih banyak terjadi konflik di masyarakat seperti konflik sosial, agama, unjuk rasa, dan aksi teror. Dampaknya, hal itu dapat mengubah perilaku sosial masyarakat yang mengarah pada kerusuhan, anarkis, dan sebagainya.
“Untuk itulah, perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak agar konflik sosial bisa diredam melalui upaya kita bersama,” kata Heru, mewakil Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin.
Soetjipto sependapat dengan pernyataan tersebut. Menurut dia masyarakat perlu memahami kembali Pancasila sebagai dasar negara.
“Mari, kita kembali pahami bersama 4 pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tegas Soetjipto.
Pembicara selanjutnya yakni Sholeha Kurniawati, yang juga berharap kegiatan dialog ini semakin memahami wawasan kebangsaan untuk meredam konflik sosial. Ia menilai konflik dapat diredam melalui peran keluarga.
“Kami berharap semua bisa mengambil hal positif dalam kegiatan ini. Diingatkan, sangat penting juga peran di level keluarga untuk meredam konflik sosial tersebut,” harapnya.
Bahasan mengenai kebangsaan dilanjutkan oleh Alwin Basri. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa selama ini ada beberapa kendala yang dihadapi generasi milenial yakni persoalan teknologi/ digitalisasi.
Dari kendala itu, muncul juga tantangan dalam identitas generasi bangsa seperti banyaknya produk asing yang lebih disenangi atau suka diadaptasi. Selain itu, ancaman narkoba masih menghantui generasi muda saat ini.
“Untuk itu, perlu upaya memperkuat karakter bangsa melalui beberapa aspek diantaranya religius, integritas, dan bertanggungjawab. Hal itu juga perlu diperkuat dengan wawasan kebangsaan,” pesan Alwin.
PARTISIPASI POLITIK
Sementara, Bambang Kusriyanto mendapat ‘jatah’ dalam pembahasan partisipasi publik dalam politik. Dalam paparannya, ia mengatakan bahwa paritisipasi politik di Indonesia didasarkan atas azas demokrasi melalui proses pemilihan.
Diakuinya, setiap zaman atau era, kondisi demokrasi di Indonesia selalu berubah. Meski begitu, kata dia, secara umum azas demokrasi yang diwujudkan dalam sistem perwakilan melalui partai politik (parpol) itu untuk tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengakui, dalam proses pemilihan untuk memilih wakil rakyat atau kepala daerah kerap terjadi konflik. Dan, yang sering terlibat konflik adalah masyarakat di tingkat bawah, sedangkan elit parpol justru ‘tenang’.
Untuk itu, lanjut dia, perlu dipahami bersama bahwa proses pemilihan yang didasari dengan demokrasi tersebut, tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Dari situ, masyarakat pun perlu berpartisipasi politik dengan cara memilih dengan benar wakilnya atau kepala daerah dan setelah itu masyarakat bisa melihat perencanaan pembangunan dengan melihat struktur APBD untuk pembangunan daerah.
“Dalam kondisi tersebut, dibutuhkan kader yang berintegritas untuk membangun daerahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pula partisipasi publik dalam politik yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” tutup Ketua DPRD. (ariel/priyanto)
