Perkuat Integrasi Data Kendaraan Bermotor Guna Hitung Potensi Pendapatan Daerah

RAPAT KERJA : Ketua Komisi C Bambang Haryanto (kanan) mengikuti rapat kerja dengan jajaran Kemendagri, PT Jasa Raharja dan Korlantas Polri di Grhadika Bakti Praja.(foto: soni dinata)

SEMARANG – Ketua Komisi C DPRD Jateng Bambang Haryanto Baharudin sangat mendukung rencana pemerintah untuk menguatkan data perihal jumlah kendaraan bermotor. Dengan memiliki data yang valid maka potensi pendapatan pun tidak perlu diragukan.

Penegasan ini disampaikannya usai mengikuti acara Silaturahmi dan Kunjungan Tim Pembina Samsat Nasional di Grhadika Bakti Praja, kompleks Kantor Gubernuran Jateng, Jumat (29/7/2022). Pada kesempatan itu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni memberikan paparan dilajutkan dengan Kepala Korlantas Polri Brigjen Pol Firman Shantyabudi serta dari PT Jasa Rahardja.

Bambang secara panjang lebar mengemukakan, masalah jumlah kendaraan bermotor masih menjadi pekerjaan tersendiri bila dikaitkan dengan potensi pendapatan daerah. Antara data riil lapangan dengan pajak daerah kerap tidak sebanding. Karena itu konsolidasi data sangat dibutuhkan untuk bisa menggali lebih besar pendapatan daerah.

“Bagaimana nanti dengan aturan yang baru, Samsat ada konsolidasi data yang akurat mengenai jumlah kendaraan bermotor. Karena potensi PKB tergantung jumlah kendaraan motor, sementara jumlah yang riil berbeda beda,” ucapnya.

Selain itu, data yang terintegrasi sangat memudahkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tentang penghapusan pajak atau pemutihan. Diperlukan data kepemilikan kendaraan bermotor yang valid dengan benar-benar atas nama pemilik bukan orang lain. “Seperti saat pembahasan di Komisi C, pemprov memiliki piutang Rp 2 triliun untuk pajak kendaraan bermotor yang belum tertagih. Data piutang itu apakah benar-benar berdasarkan hitungan dari  objek pajak kendaraan atau tidak. Maka konsolidasi data sangat diperlukan,” ucapnya.(son/priyanto)