Penuhi Hak Informasi Masyarakat, LPPL Perlu Dioptimalkan
SIARAN PUBLIK. Komisi A DPRD Provinsi Jateng saat menyambangi LPPL Kota Salatiga, Rabu (14/1/2026). (foto priskilla candra cahyaningtyas)
SALATIGA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga, Rabu hingga Kamis (14-15/1/2026). Langkah itu diambil untuk memastikan radio milik pemerintah daerah tetap optimal dalam mendiseminasikan informasi pembangunan di tengah gempuran era digital.
Di Boyolali, rombongan diterima oleh Kabid Informasi & Komunikasi Publik Diskominfo Wulan Rahayuning Nastiti. Dalam paparannya, Rahayu menjelaskan bahwa LPPL Radio Merapi FM terus bertransformasi menjadi wadah aspirasi masyarakat melalui program yang variatif.
”Kami mengemas program bermuatan agama, seni, budaya, hingga kesehatan secara harmonis. Tujuannya agar pesan pembangunan tersampaikan dengan bahasa sederhana namun tetap patuh pada etika penyiaran,” ujar Rahayu.
Menanggapi pertanyaan Anggota Komisi A, Tugiman, mengenai tantangan geografis jangkauan siaran, Rahayu menyebutkan bahwa solusi streaming telah disiapkan. Tujuannya agar masyarakat di luar jangkauan frekuensi tetap bisa mengakses informasi secara real-time.
Wakil Ketua Komisi A, Mukafi Fadli, memberikan apresiasi tinggi atas kegigihan LPPL di Jateng. Ia menegaskan bahwa radio pemerintah memiliki misi krusial sebagai ‘corong’ pembangunan.
”Di tengah stigma bahwa radio akan tenggelam, LPPL justru menjadi sangat penting sebagai jembatan informasi pemerintah. Kami berkomitmen memikirkan strategi agar radio-radio di Jateng tetap menjaga eksistensinya,” tegas Mukafi.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi A Sunarno mendorong adanya kolaborasi lintas sektoral. Ia menyarankan LPPL untuk bekerja sama dengan instansi seperti BNN dalam kampanye anti-narkoba serta memperkuat kerja sama antarwilayah, misalnya dengan wilayah Magelang.
Kunjungan berlanjut ke LPPL Radio Suara Salatiga. Perwakilan Diskominfo Kota Salatiga Enny menekankan bahwa saat radio swasta mulai berguguran karena kendala iklan, pemerintah wajib hadir menjaga LPPL.
”Ini adalah alat penyampaian hasil pembangunan yang efektif. Kami butuh dukungan berkelanjutan bagi staf yang terlibat agar semangat pelayanan tetap terjaga,” ungkap Enny.
Salah satu keunggulan Radio Suara Salatiga adalah penguatan predikat Salatiga sebagai Kota Tertoleransi. Melalui program ‘Cahaya Pagi’ yang melibatkan pemuka berbagai agama, radio ini sukses memantapkan kerukunan sosial—sebuah langkah yang didukung penuh oleh Komisi A untuk terus dilanjutkan pada tahun anggaran 2026.
Melalui monitoring ini, DPRD Jateng berharap LPPL mampu meningkatkan kualitas teknis dan konten siaran guna memenuhi hak informasi masyarakat Jateng secara merata dan berkualitas. (bee/red.)
