Pansus RPJMD Diskusi Perkembangan Ekonomi Pekalongan

Tanggal -
1000489565

SOAL EKONOMI. Pansus RPJMD Provinsi Jateng bertemu dengan Pansus RPMD Kota Pekalongan, Senin (7/7/2025), dalam rangka memperkaya informasi terkait pembahasan Raperda RPJMD Jateng 2025-2030, (foto teguh prast)

PEKALONGAN – Proses pembahasan penyusunan RPJMD 2025-2030 terus berjalan. Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono menyampaikan bahwa tahapan RPJMD sudah dalam fase-fase akhir tapi masih perlu masukan untuk penyelesaiannya.

“Secara umum sudah dalam tahap akhir. Kami kesini untuk menambah masukan sebagai tambahan materi penyusunan RPJMD Jateng,” katanya, Senin (7/7/2025), saat berdiskusi dengan Pansus RPJMD Kota Pekalongan.

RPJMD sendiri merupakan langkah sinergis strategis dan adaptif untuk kemajuan industri global. “Wilayah pengembangan Pekalongan merupakan daerah yang cukup strategis sehingga perlu penyelelarasan, disamping untuk menggali pembangunan-pembangunan industri dan ekonomi produktif, serta komunitas unggulan lainnya?,” kata Ferry.

Menanggapinya, Ketua Pansus RPJMD Kota Pekalongan Aminuddin Aziz mengatakan produk-produk yang ada sangat bervariatif. Bahkan, pada sektor perekonomianpun banyak yang berinovasi.

“Pembahasan di RPJMD, kami sangat bersemangat karena sangat bersinggungan positif terhadap Pemprov Jateng, secara otomatis timbal baliknya positif,” kata Aminudin.

Secara umum, program yang diajukan sudah selaras dengan Provinsi dan beberapa permasalahan sudah terakomodir. Karena, pada tingkat pembahasan sudah sangat intens. 

“Beberapa persoalan di Kota Pekalongan yang bersinggungan sudah selaras, kami sangat bersyukur. Harapannya dapat mengangkat kembali kemajuan Kota Pekalongan,” lanjut Aziz.

Sementara, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset & Inovasi Daerah Kota Pekalongan Muhammad Hardjo mengatakan Penyusunan RPJMD Kota Pekalongan hampir bersamaan dengan proses penyusunan RPJP. “Prosesnya kurang lebih berdekatan, jadi program-programnya bisa langsung kami selaraskan dan sinergikan dengan program yang digodog Provinsi Jateng,” kata Hardjo.

Senada, Kepala Bidang Monev Pembangunan Bappeda Provinsi Jateng Yusmanto mengungkapkan secara umum perkembangan percepatan perindustrian dan perekonomian Kota Pekalongan sudah masuk dalam program RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Karena, hal tersebut masuk dalam prioritas pembangunan Jateng. (amin/ariel)

Dilihat: 136

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.