Pansus RPJMD Bahas Digitalisasi & Pelayanan Publik

Tanggal -
1000481381

SOAL DIGITAL. Pansus RPJMD bersama OPD dan akademisi membahas peningkatan digitalisasi dan pelayanan publik di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (1/7/2025). (foto r. ariel)

SEMARANG – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencakup segala bidang dan urusan yang ada di Provinsi Jateng. Kali ini, Pansus RPJMD membahas soal peningkatan digitalisasi dan pelayanan publik.

Diskusi tersebut digelar di Kantor Bappeda Provinsi Jateng, Selasa (1/7/2025). Hadir dalam diskusi itu diantaranya Anggota Pansus, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kalangan akademisi.

Saat membuka diskusi, Wakil Ketua Pansus Dedy Endriyatno berharap diskusi tersebut dapat memberikan masukan dalam pembahasan Raperda RPJMD. Karena, menurut dia, persoalan digitalisasi sekarang sudah sangat erat dengan kehidupan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan di Jateng.

“Saat ini masyarakat sangat dekat dengan digitalisasi sehingga hal itu perlu mendapat perhatian agar bermanfaat dalam pelayanan publik,” kata Dedy.

Dalam diskusi tersebut, pansus bersama OPD dan akademisi menyoroti persoalan arah transformasi perwujudan digitalisasi. Selain itu juga mengenai inovasi pelayanan publik yang prima.

“Sehebat apapun sistem digitalisasi, jika yang menjalankannya belum mampu, maka akan sulit mengimplementasikannya kepada masyarakat,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Dilihat: 79

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.