• Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
Saturday, September 23, 2023
No Result
View All Result
DPRD JATENG
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda
No Result
View All Result
DPRD JATENG
No Result
View All Result
Home Berita ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Masukan dari Jatim, Perhutanan Sosial Perlu Dikaji Lagi

Masukan dari Jatim, Perhutanan Sosial Perlu Dikaji Lagi
Share on FacebookShare on Twitter

HUTAN SOSIAL. Bapemperda Jateng saat berkunjung ke Dinas Kehutanan Jatim membahas soal perhutanan sosial, Senin (1/7/2019). (foto ayuandani cantika dwi purnama sari)

SURABAYA – Dinas Kehutanan Jatim meminta DPRD Jateng untuk mengkaji ulang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Desa Hutan. Masukan itu disampaikan dinas saat Bapemperda DPRD Jateng berkunjung ke Kantor Dinas Kehutanan, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Senin (1/7/2019).

Pada kesempatan itu, Dinas Kehutanan Jatim menilai hal tersebut perlu dilakukan karena nantinya ditakutkan bisa terjadi tumpang tindih peraturan dengan pusat mengenai perhutanan sosial. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial (PDAS PS) Dinas Kehutanan Jatim Daryono Budi kepada Ketua Bapemperda Jateng Yudhi Indras Wiendarto. Ia menilai Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Desa Hutan, yang kini tengah disusun DPRD Jateng itu, justru akan melegalkan sesuatu yang tidak benar jika tidak dikaji lebih dalam.

“Banyak konflik sosial dan kasus yang sudah terjadi di Jatim mengenai hutan masyarakat. Salah satunya terbitnya SHM (sertifikat hak milik) dalam Hutan KPH (kesatuan pengelolaan hutan) di salah satu wilayah hutan Jatim. Ada kurang lebih 1.4254 hektare bidang tanah yang sudah di SHM. Sekitar 2015 sampai 2017, SHM itu diterbitkan dan diindikasikan ada manipulasi data yang dilakukan oleh Kepala Desa,” paparnya.

Ia juga mengatakan pihaknya sudah melakukan penangan dan tindak lanjut mengenai kasus tersebut. Salah satunya penyampaian keberatan atas diterbitkannya SHM ke Kantor Pertanahan oleh Kepala KPH setempat. Daryono berharap kasus itu tidak terjadi di Jateng karena berpotensi menimbukan gesekan dengan pemerintah pusat.

“Termasuk, pengawalan terhadap eksekusi pembatalan SHM dan akan kami lakukan pengukuran sekaligus tata batas pada lokasi yang dimaksud oleh Tim BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) sudah kami lakukan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Yudhi Indras mengaku pihaknya kini sedang benar-benar mengkaji dan mendalami perda tersebut. Ia berharap perda itu bisa menjadi bukti keberpihakan Dewan kepada masyarakat.

Ia juga mempertanyakan mengenai Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Karena, perhutanan sosial itu merupakan wilayah kerja Perum Perhutani.

“Sesuai dengan P.39/MenLHK/Setjen tahun 2017, Perhutanan sosial itu kan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani. Lalu, bagaimana kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani sesuai dengan permen tersebut,” kata Politikus Gerindra itu.

Menjawabnya, Daryono mengatakan selama ini melakukan pendelegasian kewenangan penerbitan hak/ izin perhutanan sosial kepada gubernur tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan. “Syarat yang dimaksud itu seperti memasukan perhutanan sosial ke dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial. Dan yang paling penting, harus memiliki alokasi anggaran untuk perhutanan sosial dalam APBD,” jawab Daryono. (ayu/ariel)

Previous Post

Budi Daya Sayuran Organik di Kopeng Dapat Apresiasi Komisi B

Next Post

Surapadan Expo, Diluncurkan Aplikasi Agrojowo

Related Posts

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo
Berita

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

September 21, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

September 20, 2023
MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya
Berita

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

September 20, 2023
SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan
Berita

SOSIALISASI NON-PERDA: Pentingnya Jaga dan Lindungi Anak dari Tindak Kejahatan

September 20, 2023
Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD
ALAT KELENGKAPAN DEWAN

Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD

September 18, 2023
RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023
Berita

RAPAT PARIPURNA: Penandatanganan Perubahan KUA PPAS 2023

September 20, 2023
Next Post
Surapadan Expo, Diluncurkan Aplikasi Agrojowo

Surapadan Expo, Diluncurkan Aplikasi Agrojowo

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No Result
View All Result

Terbaru

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

WAKIL RAKYAT MENGAJAR: Pendidikan Politik di SMA Islam Diponegoro Solo

by admin
September 21, 2023
1

SURAKARTA - Di tengah kesibukannya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri tidak lelah memberikan edukasi politik kepada generasi milenial....

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

RAPAT PARIPURNA: Penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan Perubahan APBD 2023 

by admin
September 20, 2023
1

GEDUNG BERLIAN - Dalam rapat paripurna, Rabu (20/9/2023), Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto membuka agenda pertama dengan penjelasan Gubernur atas Nota Keuangan...

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

MEDIA TRADISIONAL : Indonesia Kaya Keragaman Sosial Budaya

by admin
September 20, 2023
0

TEGAL – Anggota DPRD Jateng Messy Widiastuti mengajak masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut mengingat Indonesia...

© 2020 dprd jawa tengah

No Result
View All Result
  • Home
  • Profil
    • Selayang Pandang
    • Tugas dan Wewenang
    • Visi & Misi
    • Kewajiban Anggota
  • Pimpinan
  • Dapil
  • Fraksi
    • Fraksi Demokrat
    • Fraksi Gerindra
    • Fraksi Golkar
    • Fraksi PAN
    • Fraksi PDIP
    • Fraksi PKB
    • Fraksi PKS
    • Fraksi PPP
  • Kelengkapan Dewan
    • Komisi A
    • Komisi B
    • Komisi C
    • Komisi D
    • Komisi E
    • Badan Kehormatan
    • Badan Musyawarah
    • Badan Pembentukan Peraturan Daerah
    • Badan Anggaran
  • Setwan
    • Tentang Setwan
    • Bagian Umum
    • Bagian Persidangan
    • Bagian Keuangan
    • Bagian Humas
  • SIPELAWAN
  • PPID
    • SOP Pengaduan
  • JDIH
  • survey
  • Berita
    • Berita Pimpinan
    • Berita Komisi A
    • Berita Komisi B
    • Berita Komisi C
    • Berita Komisi D
    • Berita Komisi E
    • Berita Pansus
    • Berita Badan Anggaran
    • Berita Badan Kehormatan
    • Berita Badan Musyawarah
    • Berita Bapemperda

© 2020 dprd jawa tengah

Skip to content
Open toolbar

Accessibility Tools

  • Increase Text
  • Decrease Text
  • Grayscale
  • High Contrast
  • Negative Contrast
  • Light Background
  • Links Underline
  • Readable Font
  • Reset
Secured By miniOrange