DISKUSI : Jajaran Komisi B berdiskusi dengan Pemdes Mejagong (Randudongkal) serta Pulosari (Pulosari), di Pemalang, terkait pertanggungjawaban bankeudes 2022.(foto: teguh prasetyo)
PEMALANG – Menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan terkait dana bantuan keuangan pemerintah desa dalam rangka pengembangan kawasan wisata yang belum lengkap laporan pertanggungjawabannya.
Komisi B DPRD Jateng berkunjung desa penerima bantuan di Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Pemalang, Selasa (24/10/2023). Dalam pertemuan tersebut juga hadir Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari yang juga mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban (LPj).
Ketua Komisi B Sarno mengungkapkan, pihaknya ingin melihat dan mengetahui tindak lanjut berkaitan dengan data bantuan dari pemerintah provinsi tahun 2022. Bantuan dimaksud adalah bantuan desa wisata di Desa Pulosari berupa pembelian 4 unit APV. Bantuan untuk Desa Mejagong digunakan untuk pembelian peralatan camping dan rafting masing-masing sejumlah Rp 100 juta.
“Tetapi kami tadi ngobrol sudah clear semua. Uang sudah dibelanjakan dan LPj sudah diselesaikan. Alhamdulilah kami senang karena walaupun masuk dalam data temuan tapi sekarang sudah clear, tidak ada suatu permasalahan,” ungkap Anggota Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Jateng tersebut.
Dia berharap ke depan bantuan ke pemerintah desa tidak lagi ada catatan lagi dari BPK. Ketika ada suatu bantuan, maka silakan digunakan sesuai kegunaannya dan laporan pertanggungjawaban diselesaikan tepat waktu supaya tidak muncul dalam catatan. Dalam kasus ini, ternyata dikarenakan keterlambatan pencairan anggaran di akhir tahun.
“Memang itu menjadi suatu permasalahan, apalagi kalau infrastruktur. Jadi cairnya sudah terlambat maka otomatis ya semua jadi terlambat. Harapan kami kita bersama-sama instrospeksi supaya pencairan bantuan apapun jangan di akhir tahun. Biar pelaksanaannya juga enak nyaman,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Desa Mejagong Darmo menyampaikan, hambatan yang ada tidak beda dengan Pulosari. Keterbatasan dari sisi kemampuan SDM dan juga hal hal yang lain. Pihaknya menerima pencairan anggaran pada 13 september 2022 dan selesai 100% pembelanjaan dan LPJ itu di tanggal 30 desember 2022. Hal tersebut yang mungkin menjadi catatan atau temuan BPK.
“Desa wisata Mejagong embrionya adalah saluran sungai susukan sampai ke muara Bendung Mejagong. Jadi jualan kami adalah arus air dan panorama pemandangan Bendung Mejagong. Dan kami belum bisa maksimal mengembangkan dan memanfaatkan itu karena area Bendung Mejagong bukan milik kami. Tapi milik PSDA Provinsi. Dan kami sudah berproses 2 tahun untuk bisa kerjasama untuk bisa MOU untuk memanfaatkan itu. Namun sampai hari ini MOU yang kita harapkan masih di awang-awang” jelasnya.
Anggota Komisi B DPRD jateng Imam Teguh Purnomo menyampaikan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi diharapkan bisa digunakan sebaik-baiknya serta dilaksanakan sesuai tahapan dan aturan yang berlaku.
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengungkapkan bantuan yang diberikan ke daerah tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan bantuan, maka dari dinas perlu ada sosialisasi kebijakan dari pemerintah mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.(teguh/priyanto)
