Presiden: Tunda Mudik & Perketat Protkes

PIDATO PRESIDEN. Ferry Wawan Cahyono bersama Ganjar Pranowo dan pejabat Forkompinda Provinsi Jateng saat mendengarkan pidato Presiden Jokowi secara virtual di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (28/4/2021). (foto teguh prasetyo)

GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng mendukung langkah pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan penundaan mudik pada lebaran tahun ini. Hal itu mengingat masih tingginya kasus Covid-19 di Indonesia dan berkaca dari kondisi negara India yang kini mengalami lonjakan kasus.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono, saat menghadiri rapat koordinasi dengan agenda mendengarkan Pengarahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kepada Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual di Kantor Gubernur, Rabu (28/4/2021). Rapat yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Wagub Taj Yasin itu dihadiri sejumlah pejabat Forum Komunikasi Perangkat Daerah (Forkompinda).

Usai mendengarkan pidato presiden, Ferry mengaku akan terus mendukung upaya pemerintah menekan persebaran Covid-19. Diantaranya, terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dalam kesehariannya.

“DPRD akan terus mendukung pemerintah dan terus mensosialisasikan protokol kesehatan (protkes) kepada masyarakat untuk keselamatan kita bersama,” kata Politikus Golkar itu.

Selain itu, ia juga mendukung upaya pemerintah dalam perbaikan perekonomian di daerah. Dengan syarat, tetap menekan mengendalikan laju persebaran Covid-19.

“Sesuai instruksi presiden, kita juga akan dorong pemerintah daerah untuk membelanjakan APBD agar perekonomian masyarakat bisa berjalan,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin penting kepada kepala daerah. Salah satunya penundaan mudik dan penerapan protkes yang ketat menghadapi libur Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Kenaikan kasus harian Covid-19 di India harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Padahal, sejak November 2020 hingga Februari 2021, India berhasil melandaikan kurvanya. Namun, euforia keberhasilan mereka tidak berlangsung lama karena saat ini kasus aktif harian mereka melonjak tajam,” ujar presiden.

Jokowi kembali mengingatkan para kepala daerah agar menjadikan lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi pasca lebaran pada tahun lalu benar-benar menjadi pelajaran agar tidak terulang. Sebagaimana diketahui, pasca libur Idul Fitri pada tahun lalu kasus Covid-19 meningkat sebesar 68%-93%.

Dalam pengarahannya, ia juga menginstruksikan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus memacu cakupan vaksinasi Covid-19 di daerah masing-masing. Tujuannya agar herd immunity bisa segera terbentuk.

Selanjutnya, mantan Wali Kota Surakarta itu juga berpesan kepada para kepala daerah agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Karena, peredaran dana APBD tersebut akan turut berimbas pada aktifitas ekonomi daerah.

“Berdasarkan catatan saya, ada dana sebesar Rp 182 triliun lebih masih menumpuk di perbankan daerah. Ini tidak boleh terjadi, segera belanjakan agar uangnya berputar di masyarakat,” tegasnya.

Poin terakhir, Presiden Jokowi menyoroti masih adanya investor yang merasa proses perizinan di Indonesia masih berjalan lambat. Padahal, sambung presiden, kemudahan proses perizinan akan membangkitkan gairah investasi di Indonesia. (teguh/ariel)