Kegiatan Pengawasan Bawaslu Grobogan Dipantau

MG

PANTAU BAWASLU. Komisi A DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Bawaslu Grobogan membahas kegiatan pengawasan pada Kamis (13/10/2022) lalu. (foto dyana sulis)

GROBOGAN – Menghadapi pilkada serentak pada 2024, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau kesiapan penyelenggaraan pemilu ke beberapa daerah. Salah satunya berkunjung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan, belum lama ini.

Saat berdiskusi, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Fitria Nitia menjelaskan kegiatan pengawasan saat ini memasuki tahapan verifikasi faktual (verfak). Kemudian, pembentukan panwascam.

‘’Proses pembentukan tingkat kecamatan menjadi penentu di tingkat TPS, ini menjadi awal kami. Dalam hal ini, Bawaslu sudah bekerjasama dengan organisasi perempuan,” kata Fitria.

Datanya menyebutkan, pendaftar perempuan dalam Pemilu 2024 sebanyak 325 pendaftar di 8 kecamatan. Soal partisipasi perempuan, ia mengaku kini sudah baik dan mengalami kenaikan signifikan.

‘’Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan nantinya menuju verfak, baik kepengurusan maupun keanggotaan di Pemilu 2024. Kalau kita baca lagi Keputusan KPU Nomor 384, verfak dilaksanakan dalam rentang waktu 15 Oktober hingga 4 November. Saya kira ini menjadi persiapan bersama sehingga dalam tahapan verfak ini persiapannya lebih matang,” tambahnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Sulistyorini berharap dalam penghitungan nanti masyarakat tidak menunggu sangat lama. Ia juga mengingatkan bawaslu tetap mengawasi persoalan data pemilih baru.

Sementara, Anggota Komisi A lainnya, Soetjipto, mengatakan dari pengalaman Pilpres & Pilkada 2019 yang lalu banyak petugas pemungutan suara yang bekerja keras dan ada pula yang kelelahan. Untuk itu, Komisi A mengharapkan bawaslu bisa ikut mengawasi kerja petugas di lapangan.

“Harapannya selalu proteks dengan jaminan kesehatan untuk mereka. Dengan demikian, tujuan kelancaran dalam pilkada serentak 2024 terutama pada pengawasan nanti dapat terlaksana dengan baik,” saran Soetjipto. (bebeb/ariel)

Info Lainnya

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.

  • Sekolah Vokasi Pertanian Harus Ikuti Kebutuhan Industri

    BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 13 Juli 2026 – 19 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Komisi C Pantau Kinerja Bank Jateng Cabang Karanganyar & Sukoharjo

    KARANGANYAR – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyoroti kinerja Bank Jateng di tingkat kantor cabang agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Baharudin menegaskan, sebagai penyumbang sekitar 90% pendapatan BUMD bagi daerah, Bank Jateng harus menunjukkan kinerja yang sehat dan terus meningkat.