Infrastruktur Pertanian di Blora Butuh Pembenahan

IMG

SOAL INFRASTRUKTUR. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Pemkab Blora, Rabu (22/4/2026), membahas soal infrastruktur ketahanan pangan. (foto r. ariel)

GEDUNG BERLIAN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyambangi pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (22/4/2026). Tujuannya untuk mendapatkan informasi soal pengembangan infrastruktur Ketahanan Pangan.

Setibanya di pendopo, Komisi D disambut Bupati Arief Rohman beserta jajarannya. Saat berdiskusi, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menanyakan mengenai perkembangan infrastruktur pertanian yang ada di Kabupaten Blora.

“Seperti apa perkembangan infrastruktur fisik di bidang pertanian, kaitannya dengan program ketahanan pangan, yang ada di Blora. Apakah ada kendala yang menghambat pengembagannya?” tanyanya kepada bupati.

Menjawabnya, Arief Rohman mengaku daerahnya masih membutuhkan bantuan. Terutama, infrastruktur pertanian seperti Embung Karangjati untuk irigasi yang masih perlu dibangun.

“Untuk infrastuktur irigasi memang butuh pembenahan, terkait dengan ketahanan pangan, seperti Embung Karangjati. Oleh karena itu, kami juga butuh bantuan provinsi dan pusat,” kata bupati.

Mendengar hal itu, Nur Saadah mengatakan Komisi D sangat mendukung upaya Pemkab Blora yang terus menggenjot pembangunan, khususnya infrastruktur pertanian. Komisi D akan meneruskan usulan bantuan dari pemkab ke Pemprov Jateng agar infrastruktur tersebut segera terselesaikan.

“Kami juga memperhatikan beberapa ruas jalan menuju infrastruktur pertanian perlu ada perbaikan,” tandasnya. (ariel/red.)

Berita Terkait

  • Inovasi untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

    KLATEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mendorong adanya peningkatan dalam hal pelayanan publik. Untuk itu, Komisi A meninjau beberapa dinas teknis yang menyelenggarakan pelayanan publik, salah satunya ke Kantor Disdukcapil Kabupaten Klaten, Rabu (25/2/2026).

  • Dewan Pantau THR & K3 di Pabrik Furniture Kendal

    KENDAL – Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu momentum yang paling ditunggu oleh pekerja. Pemerintah sendiri telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang THR bagi Pekerja di Perusahaan.

  • DPRD Apresiasi Langkah Cepat Pemprov Atasi Bencana Alam

    SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi berbagai bencana di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Kebencanaan tingkat Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (2/1/2023).

  • Proses PPDB di SMA 1 Kendal Dipantau

    KENDAL – Komisi E DPRD Provinsi Jateng melanjutkan pengawasan dan pemantauan recovery Covid-19 ke SMA Negeri 1 Kabupaten Kendal, Selasa (30/6/2020), setelah sebelumnya ke SMA dan SMK di Kabupaten Batang. Di Kendal, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan kondisi pandemi Covid-19 sudah merubah kebiasaan masyarakat, termasuk sekolah.