TERIMA ASPIRASI. Ferry Wawan Cahyono menerima aspirasi dari KNCI yang menuntut pencabutan peraturan Menkominfo terkait kartu prabayar, Rabu (28/3/2018). (foto priyanto)
GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono turut memberikan empati sekaligus akan menyampaikan aspirasi perihal penolakan pembatasan satu Nomor Induk Keluarga (NIK) untuk tiga kartu prabayar kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi I DPR RI.Â
Hal itu ditegaskannya di hadapan ratusan pemilik outlet yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jateng yang menggelar aksinya di halaman Gedung DPRD Jateng, Jalan Pahlawan No 7, Kota Semarang, Rabu (28/3/2018).
“Saya berjanji akan menyampaikan aspirasi saudara kepada Menkominfo dan Komisi I DPR perihal tuntutan KNCI. Regulasi dari Kemenkominfo melemahkan para usaha kecil yang bergerak pada penyediaan jasa kartu prabayar,” ungkap dia.
Pukul 10.00, ratusan anggota KNCI se-Jateng mendatangi kantor DPRD Jateng. Terlebih dulu mereka kumpul di Jalan Trilomba Juang, selebihnya dengan berjalan kaki menuju kantor wakil rakyat itu. Aksi itu merupakan bagian dari aksi nasional yang memprotes kebijakan Menkominfo Rudiantara. Pengunjuk rasa menuntut supaya pemerintah mencabut regulasi satu NIK untuk tiga kartu prabayar.
Dituturkan koordinator aksi Nasirullah Guntur Surendra, peraturan pemerintah itu dapat mematikan usaha kecil penyediaan kartu prabayar dan pendapatan menurun. Dengan berjualan kartu perdana, bisa menafkahi keluarga sekaligus membuka lowongan pekerjaan.
“Setiap outlet dengan memiliki dua sampai empat karyawan. Dengan berjualan kartu, kami harus membayar upah karyawan. Belum lagi sisa keuntungan untuk modal dan keluarga. Kalau peraturan pemerintah itu dipertahankan, jelas akan mematikan usaha ini. Kami tidak akan mampu bertahan,” ungkap dia.
Aksi ini disuarakan secara nasional. Beberapa daerah lanjut dia, sudah menggelar aksi protes peraturan menkominfo. Pemerintah harus memberikan solusi atau mencabut peraturan yang sudah dikeluarkannya. Padahal oada 7 November 2017, kata Nasirullah, Kominfo menyepakati tuntutan KNCI yakni menghapuskan peraturan tersebut. Ternyata seiring waktu, pemerintah menganulir keputusannya.
“Tuntutan kami, menolak pembatasan kartu prabayar, meminta Presiden untuk turun tangan demi terciptanya lapangan pekerjaan,” katanya. (priyanto/ariel)
