KUNJUNGAN KERJA: Anggota Komisi E M Zen memberikan paparan di hadapan guru, pengawas, kepala sekolah di Cabang Dinas Wilayah II (Demak-Jepara), Jumat (3/5/2019). Foto: Priyanto
DEMAK – Komisi E DPRD Jateng telah merangkum sejumlah persoalan baik itu pelaksanaan Ujian Negara Berbasis Komputer (UNBK) maupun persoalan lain yang kerap muncul di setiap kantor cabang Dinas Pendidikan Jateng I sampai XIII.
Dipaparkan oleh anggota Komisi E Muh Zen saat mengunjungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II di Demak, Jumat (3/5/2019), untuk persoalan yang menjadi evaluasi UNBK adalah kendala teknis. Masalah kelistrikan, komputerisasi, maupun jaringan internet menjadi masukan serta bahan yang akan dibawa Komisi E ke rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Jateng.
“Kerja sama dengan PLN menjadi wajib saat digelarnya UNBK. Soal komputerisasi, turut penting manakala siswa dalam mengerjakan ujian tidak terganggu oleh sistem internal komputer. Banyak laporan, komputer tiba-tiba me-logout atau me-restart. Pun dengan jaringan komputer, kerap kali bermasalah di sejumlah daerah,” ucap politikus PKB.
Dalam kesempatan itu pula, Zen menyebutkan, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masalah internal di Dinas Pendidikan. Kekosongan jabatan di sejumlah kantor cabang, belum idealnya jumlah pengawas, alokasi bantuan operasional sekolah (BOS)-bantuan operasional pendidikan (BOP), tidak seimbangnya belanja modal dengan kebutuhan, turut menjadi perhatian serius.
“Masalah-masalah tersebut sejak pelimpahan SMA/SMK/MA/SLB dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi belum terselesaikan secara optimal. Regenerasi diinternal ASN kerap berbenturan dengan aturan hukum, akibatnya sejumlah jabatan belum bisa terisi,” sebutnya
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Ernest Septyanti mengatakan, secara keseluruhan UNBK berjalan lancar untuk wilayah Demak dan Jepara. Di Demak untuk jenjang SMA diikuti 5.196 siswa, SMK (4.760), MA (4.972), dan SLB (lima). Di Jepara untuk jenjang SMA diikuti 3.767, SMK (6.618), MA (4.603), dan SLB (11).
“Untuk siswa yang ikut ujian susulan di jenjang SMK ada 91 siswa, SMA ada 50 siswa, MA (4). Beragam alasan dari sakit, kendala teknis seperti server, genset, komputer rusak, menikah, ada juga yang meninggal, dan bekerja,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Subandi selaku Kepala SMK 1 Jepara memaparkan sejumlah persoalan. Diakuinya sejumlah sekolah kekurangan belanja modal, di satu sisi praktikum menuntut adanya alat-alat yang baru. Belum pada pelajaran olahraga. Pihaknya juga menyebutkan kekurangan guru, mengingat pada tahun ini ada empat guru yang akan memasuki purnatugas.
“BOS dan BOP kami kurang. Disisi lain partisipasi orang tua/wali murid sudah tidak diperbolehkan. Mohon Komisi E bisa memberikan solusi masalah ini,” jelas dia.
Siti Aisyah selaku Kepala SMA 2 Demak juga mengutarakan hal yang sama. Di sekolah tempat bekerja sudah beberapa tahun tidak memiliki kepala tata usaha. Fungsi dan peran ketatausahaan sangat penting untuk masalah internal sekolah. Dana pemeliharaan juga kecil. Sesuai aturan, pemeliharaan bisa menggunakan anggaran pendidikan bila memenuhi klasifikasi kerusakan berat.
Bagi Zen, permasalah yang muncul pada pertemuan ini serta evaluasi dari semua cabang dinas pendidikan akan dibahas. Termasuk bila ada usulan untuk masuk anggaran perubahan atau murni di 2020, Komisi E akan serius mengawal. “Sudah menjadi kesepakatan kami, sepanjang ada usulan dari bawah untuk masalah pendidikan kami tidak ragu untuk mengegolkan,” tegasnya. (priyanto/ariel)
