Teknisi Jaringan Internet Dibutuhkan saat UNBK

Screenshot 20190506 170306

EVALUASI UNBK. Komisi E DPRD Jateng saat mengevaluasi pelaksanaan UNBK bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah IV di Purwodadi Kabupaten Grobogan, Kamis (2/5/2019). (foto priyanto)

GROBOGAN – Komisi E DPRD Jateng menyetujui usulan perlunya penempatan tim teknis di setiap kantor cabang Dinas Pendidikan saat pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Seringkali kerap ditemui masalah teknis pada komputer maupun jaringan internet yang mengganggu konsentrasi siswa.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi E Muh Zen, saat memimpin rombongan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jateng Wilayah IV di Purwodadi dalam evaluasi UNBK Tahun Ajaran 2019 di hadapan Komisi E, Kamis (2/5/2019).
Sebelumnya, dalam paparannya, Kasi SMA/SLB Sugiyanto menjelaskan keberadaan tim teknis sangat dibutuhkan. Hanya saja karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), tim teknis tidak ada saat dibutuhkan. 

“Meski bisa diatasi walaupun memakan waktu cukup lama, namun kondisi itu sempat membuat psikologis siswa terganggu. Laporan yang masuk seperti gangguan internet di SMA Negeri Geyer, Cepu. Pelaksanaannya sempat tertunda beberapa puluh menit. Kalau ada tim teknis tentu bisa teratasi dengan cepat,” ujar dia.

Problem yang muncul dan menjadi laporan pihak sekolah, jaringan internet mendadak mati, logout, atau bahkan koneksi jaringan terputus. “Seperti SMA di Geyer, jaringan internetnya mati beberapa saat. Di Cepu pun saat serius membuat, langsung logout,” jelasnya.

Mendengar keluhan itu, Zen lantas menyimpulkan, permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk dibawa ke rapat dengar pendapat Komisi E dengan Dinas Pendidikan Jateng dalam waktu dekat. Keberadaan tim teknis, lanjutnya, menjadi permasalahan semua cabang Dinas Pendidikan.

“Penting untuk menjadi bahan masukan,” singkatnya.

Menyinggung keikutsertaan ujian nasional, Sugiyanto menyebutkan ada 15.303 siswa laki-laki dan 11.572 siswa perempuan, total ada 26.875 siswa. Terperinci untuk SMK di Grobogan 7.016 siswa, SMA/MA (8.414), dan SLB (22). Di Blora untuk SMK ada 7.284 , SMA/MA (4.130), dan SLB (9).  

Secara umum, Sugiyanto menambahkan permasalahan lain di Cabang Dinas Pendidikan Jateng IV adalah kekurangan pengawas sekolah. Melingkupi Grobogan dan Blora, satu orang pengawas masih membawahi delapan sampai sembilan sekolah. Semestinya, sesuai Permendikbud, satu pengawas mengawasi maksimal tujuh sekolah.

Zen setuju, untuk masukan pada pembahasan anggaran selanjutnya kekurangan pengawas akan menjadi bahan masukan untuk dibahas di tingkat provinsi. (priyanto/ariel)     

Berita Terkait

  • Kredit Macet di BPR BKK Demak Masih Tinggi

    DEMAK – Angka Non-Performing Loans (NPL atau kredit macet) tinggi menjadi perhatian Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat meninjau perkembangan BPR BKK Perseroda Demak, Selasa (7/3/2023). Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa angka NPL di BPR BKK Demak mencapai 11,24%, dimana rasio NPL ideal lembaga keuangan adalah dibawah 5%.

  • Komisi A Dukungan Pengoptimalan Aset di Jalan Solo-Sragen

    KARANGANYAR – Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memantau aset daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Solo-Sragen, Desa Sroyo, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Sejauh ini asset lahan tersebutu dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara sewa. Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 1.000 m2 dari luas keseluruhan 4.200 m2 disewa selama kurun waktu 5 tahun dengan biaya sewa Rp 67.156.100 terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026 yang dipergunakan untuk garasi bus Family Raya.

  • DPRD Dukung Pengembangan Aset di Sidaharja Tegal

    SLAWI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendukung pengembangan aset Pemerintah Provinsi. Demikian disampaikan Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh, saat rombongan Komisi A memantau aset pemprov yang terletak di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2020).

  • Kinerja Kebun Kledung Temanggung Perlu Dioptimalkan

    TEMANGGUNG – Komisi C DPRD Jateng melihat potensi Kebun Benih Kentang Kledung di Kabupaten Temanggung sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya sangat besar dan menjanjikan. Namun, menurut Anggota Komisi C Muhammad Rodhi, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng belum mampu mengoptimalkan potensi aset milik Pemprov Jateng itu.