Solidaritas melalui Kerelawanan PMI Terus Digaungkan

WhatsApp Image 2022 12 26 at 11.47.53 (1)

CEK PERALATAN: Gubernur Ganjar Pranowo bersama anggota Komisi D M. Ichwan dan Ketua Komisi E Abdul Hamid mengecek peralatan usai apel peringatan Hari Relawan PMI.(foto: ganang atmojo)

SEMARANG – Ketua Komisi E Abdul Hamid Bersama anggota Komisi D M. Ichwan menghadiri peringatan Hari Relawan PMI 2022 tingkat Jateng di Halaman Kantor Gubernur , Jl Pahlawan, Kota Semarang, Senin (26/12/2022). Pada peringatan itu dilakukan apel para sukarelawan PMI dari 35 kabupaten/kota dengan inspektur Gubernur Ganjar Pranowo. Pada tahun ini mengangkat tema “Solidaritas melalui Kerelawanan”.

Hari Relawan PMI diperingati setiap 26 Desember. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal itu untuk menghormati kegigihan para sukarelawan dalam menangani korban bencana tsunami di Aceh.

Dalam apel tersebut, Gubernur memberikan sejumlah bantuan peralatan seperti gergaji mesin, perahu, peralatan dapur, serta peralatan kesiapsiagaan PMI.

Dalam penjelasannya, Gubernur menitikberatkan sejumlah hal. Pertama mengenai keandalan dan kelayakan alat-alat yang mendukung kinerja PMI di lapangan. Setiap saat wajib dicek supaya sewaktu-waktu ada kejadian, maka alat tersebut bisa dilakukan.

“Gergaji, alat berat, mohon dicek supaya saat digunakan tidak macet. Termasuk peralatan dapur bisa digunakan,” ungkap dia.

Merujuk data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca di Jateng pada pekan-pekan ini tidak begitu bagus. Permukaan air laut naik, dengan demikian daerah di pantura menjadi rawan banjir disertai rob. Juga turut diantisipasi bencana tanah longsor serta pohon tumbang.  

“Perlu ada patroli Bersama. Supaya penanganan bencana bisa dilakukan secara cepat,” ucapnya.

Selanjutnya M. Ichwan menyatakan, dari hasil pemantauan Komisi D di sejumlah tempat pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan di lapangan bisa cepat dan tepat. Bahkan titik-titik yang menjadi daerah rawan bencana patut diperhatikan secara serius.(ganang/priyanto)  

Berita Terkait

  • Rapat Paripurna Virtual Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

    GEDUNG BERLIAN – Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2020 ini diselenggarakann secara virtual dengan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh peserta dan panitia sebelumnya menjalani Rapid Test untuk menjamin seluruh agenda rapat berlangsung sehat, aman, dan nyaman dari pandemi Covid-19.

  • MEDIA TRADISIONAL: Abu Nafi Dorong Dalang Cilik Terus Berkarya

    BLORA – Penikmat kesenian wayang kulit belakangan bukan hanya dari kalangan orang tua saja, namun merambah ke generasi muda. Terbukti di Sanggar Seni Cahya Sumirat yang ada di Blora, tidak sedikit anak muda belajar seni pedalangan. Ada pula yang mendalami gamelan dan sinden. Apa yang dilakukan sanggar kesenian itu patut menjadi contoh dalam upaya nguri-uri budaya Jawa.

  • DPRD Ingin APBD 2023 Kendalikan Dampak Covid-19 dan Pulihkan Perekonomian

    BOYOLALI – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri sangat berharap APBD 2023 dapat dialokasikan untuk mengendalikan dampak pandemi Covid-19 di masyarakat serta dapat memulihkan ekonomi dengan cepat. Penegasan tersebut disampaikannya usai mengikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2023 di Embarkasi Haji Donohudan, Boyolali, belum lama ini.

  • Uji Coba PTM di SMK 1 Purworejo Lancar

    PURWOREJO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMK Negri 1 Purworejo Semi Boarding berjalan lancar. Hal itulah yang membuat Komisi E DPRD Provinsi Jateng tertarik berkunjung kesana untuk memantau langsung.

  • Setwan Bahas SDM & Pelayanan dalam Forum Perangkat Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rangka berjalannya proses pembangunan di suatu daerah, perlu ada koordinasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Untuk itu, dalam beberapa tahap proses penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng menggandeng beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan perwakilan mahasiswa untuk menerima beberapa masukan yang diperlukan.