DED Gedung Baru DPRD Jateng Segera Dilelang

1 anggaran

VERIFIKASI ANGGARAN : Sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Jateng dan Sekretaris DPRD melakukan verifikasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Jawa Tengah di Pendapa Taman Budaya Jateng Kota Surakarta, Kamis-Jumat (4-6/9).(Foto: Azam Adin)

SURAKARTA – Verifikasi penganggaran tahun anggaran 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pastikan pembangunan gedung baru DPRD Prov Jateng bisa terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Kepala Bidang Keuangan Set.DPRD Woro Boedisayekti

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Keuangan Woro Boedisayekti disela sela verifikasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Jawa Tengah di Surakarta, Jumat (6/9).

“Ini bagian ikhtiar kami untuk mengawal pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rencana ini sudah kami siapkan sejak beberapa tahun yang lalu. Semoga bisa sesuai dan aman sehingga bisa direalisasi pengerjaan fisik tahun 2020,” terang Woro.

Verifikasi anggaran

Woro menjelaskan, pada tahun ini, Sekretariat DPRD Prov Jateng akan melelang pengerjaan detail engineering design (DED). Gedung yang rencananya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 137 miliar itu ditargetkan selesai dalam kurun waktu pengerjaan fisik selama dua tahun.

“Dua tahun waktu kerjanya, dengan sistem anggaran multi-years. Kita selesikan anggaran di tahun 2020 untuk pembongkaran gedung BPKAD. Setelah DED jadi kita persiapkan lelang pengerjaan fisik, prediksi bulan mei 2020 bisa mulai,” ungkapnya.

Pembangunan gedung baru DPRD Jateng direncanakan setinggi 11 lantai karena akan digunakan bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Prov Jateng. Selain itu juga direncakan setiap anggota DPRD akan mendapatkan satu ruangan.

Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin beberapa saat yang lalu menyampaikan bahwa gedung DPRD Prov Jateng saat ini sudah tidak layak untuk menampung anggota dewan. Sebab luas ruangan yang sudah terbatas, selain itu juga jumlah penambahan anggota DPRD Prov Jateng yang semula 100 orang menjadi 120 orang.

“Sudah sempit, untuk penyesuaian anggota baru saja kita maksimalkan ruang yang ada. Seperti ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan yang berada di belakang, kurang layak. Dan kita menyesuaikan dengan perpres bahwa ruang kerja anggota setara eselon II,” ujar Urip.(azam/priyanto)

Info Lainnya

  • Masyarakat Perlu Bangun Komunikasi Publik yang Berdampak

    SEMARANG – Arus digitalisasi yang bergerak cepat dinilai telah mengubah wajah komunikasi publik pemerintahan. Di tengah derasnya perkembangan media sosial, teknologi digital hingga kecerdasan buatan, humas pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menyampaikan informasi formal tapi mampu membangun komunikasi yang cepat, akurat dan berdampak bagi masyarakat.

  • Agung Hariyadi Jabat Posisi Sekwan Jateng

    GUBERNURAN โ€“ Gubernur Jateng Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah 27 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama serta Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng. Pelantikan berlangsung di Gradhika Bakti Praja, Senin (27/4/2026).

  • Sumpah Jabatan, 14 Pejabat di Setwan Jateng

    GUBERNURAN โ€“ Sebanyak 14 nama pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng telah diambil sumpah jabatan oleh Gubernur Ahmad Luthfi, Kamis (15/1/2026). Para pejabat tersebut menjadi bagian dari 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng di Gedung Grhadika Bhakti Praja.

  • Setwan Jateng Raih KIP Award 5 Kali Berturut-turut

    SEMARANG โ€“ Dalam perhelatan bergengsi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2025, Selasa malam (16/12/2025), Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng kembali mengukuhkan posisinya sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel dengan meraih predikat ‘Informatif.’ Pencapaian itu menjadi catatan sejarah istimewa karena Setwan Provinsi Jateng berhasil mempertahankan prestasi tersebut selama 5 tahun berturut-turut.

  • FGD WARTAWAN: Media di Era Disrupsi

    SEMARANG – Perubahan model bisnis kini telah mempengaruhi sejumlah aspek, tidak terkecuali bisnis media massa. Hal itu menjadi sorotan Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi Jateng dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Media di Era Disrupsi.’