DPRD Jateng Jadi Terbaik Nasional Pengelolaan JDIH
TERIMA AWARD. DPRD Provinsi Jateng sukses menorehkan Prestasi Nasional Peringkat I JDIH Tingkat DPRD Provinsi Tahun 2026 di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jateng, Kota Semarang, Rabu (19/8/2026). (foto faisol ganang)
SEMARANG – DPRD Provinsi Jateng sukses menorehkan Prestasi Nasional Peringkat I dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat DPRD Provinsi Tahun 2026. Atas kinerja unggul tersebut, DPRD dianugerahi Piagam Penghargaan Predikat AA (Istimewa) dengan Nilai Sempurna 100.
Penghargaan itu diserahkan secara langsung kepada Plt. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jateng Yohan Fitriadi dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tingkat Provinsi Jateng di lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jateng, Rabu (19/8/2026). Peringatan Hari Pengayoman ke-81 tersebut mengusung tema ‘Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi & Berdampak.’
Momen itu juga menjadi pijakan penting untuk memperkuat komitmen penataan serta penyajian dokumen dan informasi hukum yang makin cepat, mudah, transparan. Sekaligus, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jateng Heni Susila Wardoyo membacakan amanat dari Menteri Hukum Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menekankan bahwa perayaan tersebut merupakan momentum refleksi kinerja nyata.
“Ukuran yang sesungguhnya adalah seberapa besar kehadiran kita dirasakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Heni, membacakan amanat Menteri Hukum.
Lebih lanjut, ia menginstruksikan pentingnya transformasi cara kerja di seluruh lingkungan instansi hukum melalui integrasi teknologi digital, pemanfaatan data berbasis presisi untuk pengambilan keputusan. Juga, efisiensi kewenangan yang akuntabel dan makin dekat dengan masyarakat.
Dalam hal ini, keberhasilan DPRD Provinsi Jateng meraih nilai sempurna 100 membuktikan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jateng menyelaraskan keterbukaan informasi publik dan digitalisasi dokumen hukum secara terpadu. Hal itu sejalan dengan pilar transformasi digital nasional. (ganang/red.)
