Pansus LKPj Gubernur 2025 Himpun Data dari Sragen

IMG 20260403 WA0046

Tugiman B. Semita. (foto faisol ganang)

SRAGEN – DPRD Provinsi Jateng telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pada Rabu (1/4/2026), pansus berkunjung ke Pamkab Sragen. Ketua Pansus Tugiman B. Semita dan Wakil Ketua I Putu Dodi beserta anggota diterima Ketua Pansus LKPj Bupati Sragen 2025 Budiawan di Kantor BPSDM setempat.

Tugiman memaparkan Pansus LKPj memiliki tugas utama menelaah dan mengkaji secara mendalam laporan yang disampaikan gubernur, yang memuat berbagai capaian program pembangunan, pelaksanaan kebijakan daerah, dan penggunaan anggaran selama satu tahun. Dalam proses pembahasan, pansus juga melakukan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) guna memperoleh penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan program, target kinerja, dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

“Langkah itu dilakukan agar DPRD mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pemerintah daerah. Termasuk, laporan dari kabupaten/ kota mengenai kinerja gubernur,” katanya.

Selain itu, pansus dapat melakukan klarifikasi serta pendalaman data apabila terdapat program atau kegiatan yang dinilai belum berjalan optimal. Bahkan, jika diperlukan, pansus juga melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya.

Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada gubernur. Rekomendasi itu berisi saran, masukan, dan evaluasi guna memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, laporan hasil kerja pansus akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan persetujuan sebelum rekomendasi resmi diserahkan kepada gubernur sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan ke depan. (diana/red.)

Info Lainnya

  • Disorot, Rasio NPL di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Hingga Agustus lalu, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loans/NPL) di BPR BKK Jateng Cabang Banjarnegara tercatat pada angka 43,64%. Realisasi NPL itu masih berada di atas batas Rencana Bisnis Bank (RBB) Agustus 2026 sebesar 43,28% maupun target penurunan NPL pada RBB Desember 2026 sebesar 38,65%

  • Anak Muda Perlu Ikut Berperan dalam Pembangunan Daerah

    GEDUNG BERLIAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomika & Bisnis Unnes berbondong-bondong mendatangi Gedung Berlian, Selasa (22/9/2026). Kedatangan mereka bukan untuk berunjuk rasa tapi ingin menimba ilmu mengenai lembaga legislatif

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 14 September 2026 – 20 September 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Pemantauan…

  • Resmi Dilantik, Kaukus Perempuan Parlemen Jateng 2025–2030

    GEDUNG BERLIAN — Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Daerah Provinsi Jateng Masa Jabatan 2024–2029 resmi dilantik, Rabu (16/9/2026), bertempat di Lobby Kantor DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan No. 7 Kota Semarang. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Badikenita BR. Sitepu yang disaksikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 7 September 2026 – 13 September 2026 Ruang…