MUNAS ADPSI 2019: Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat & Daerah

Screenshot 20191218 223451 1

HADIRI MUNAS. Bambang Kusriyanto dan Baiq Isvie Rupaeda dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Rabu (18/12/2019), di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. (foto setyo herlambang) 

JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto bersama Wakil Ketua DPRD Quatly Abdulkadir Alkatiri, didampingi Sekretaris DPRD (Sekwan) Urip Sihabudin menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Rabu (18/12/2019), di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Tema yang diambil dalam munas tersebut yakni melalui Munas ADPSI, Kita Satukan Visi Misi Pemerintah Pusat dan Daerah menuju Indonesia Maju dan Sejahtera.

Hadi Prabowo. (foto setyo herlambang)

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo meminta setiap Ketua DPRD se-Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo. Menurut dia hal itu penting dilakukan untuk memajukan Indonesia, yang dimulai dari pembangunan daerah masing-masing.

“ADPSI sudah berkomitmen untuk mensinkronkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal itu searah dengan instruksi presiden bahwa tidak ada visi misi lainnya selain visi misi presiden. Untuk itu, pemerintah daerah bisa mengawal prioritas nasional yakni dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata mantan Sekda Provinsi Jateng itu.

(tengah) Quatly Abdulkadir Alkatiri.
(foto setyo herlambang)

Ia juga berharap setiap Ketua DPRD provinsi se-Indonesia bisa mencermati setiap perda yang dihasilkan. Tujuannya, setiap perda itu bisa mendukung perekonomian nasional sehingga negara dapat lebih maju.

“Kami berharap Ketua Dewan bisa mencermati setiap raperda yang (mungkin) menghambat investasi. Bapak presiden menghimbau aturan-aturan itu bisa lebih disederhanakan lagi. Sehingga, setiap regulasi bisa mendukung program nasional. Dalam pembahasan dengan eksekutif, Ketua Dewan dapat melihat kondisi makro ekonomi dan perkembangan investasi. Oleh karena itu, Ketua Dewan dimohon untuk mengawal perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaannya,” harapnya.

(kiri-kanan) M. Yuliadi, Baiq Isvie Rupaeda, dan Prasetio Edi Marsudi mendampingi Hadi Prabowo saat memukul gong pembukaan munas.
(foto setyo herlambang)

Usai memberikan sambutan, Hadi Prabowo memukul gong sebagai tanda dibukanya Munas ADPSI 2019 di Jakarta. Dalam munas itu, ia didampingi Bambang Kusriyanto, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Sekwan Provinsi DKI Jakarta M. Yuliadi bersama Sekda Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Ketua Caretaker ADPSI Baiq Isvie Rupaeda (Ketua DPRD Provinsi NTB) dan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Bambang Kusriyanto.
(foto setyo herlambang)

Seperti diketahui, Munas ADPSI itu memiliki agenda utama yakni pemilihan ketua dan pembentukan pengurus. Dalam munas tersebut, sebagian besar DPRD provinsi hadir di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. (cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).