Komisi E Meninjau Revitalisasi Sekolah di Magelang

SOAL SEKOLAH. Komisi E DPRD Provinsi Jateng bersama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Kota Magelang, Selasa (6/10/2026), membahas seputar persoalan sekolah. (foto nora kusuma wardani dwi putri)
MAGELANG β Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Dinas Pendidikan Provinsi Jateng di Kota Magelang, Selasa (6/10/2026), untuk menggali data dan informasi pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan SMA dan SMK. Diskusi itu juga diarahkan untuk memetakan persoalan sarana prasarana dan daya tampung sekolah negeri.
Diskusi dipimpin Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Ainurrofiq. Selain melihat perkembangan revitalisasi sekolah, Komisi E ingin memastikan peningkatan kualitas fisik satuan pendidikan berjalan beriringan dengan pemerataan akses pendidikan.
Messy mengatakan revitalisasi sekolah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan belajar. Namun, peningkatan kualitas sarana pendidikan belum sepenuhnya menjawab persoalan akses.

Salah satu masalah lain yang turut menjadi perhatian Komisi E adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 47% kebutuhan peserta didik.
βSekolah negeri idealnya mampu menampung seluruh anak usia sekolah karena memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Ketika daya tampung tidak mencukupi, tentu harus ada solusi yang tidak membebani masyarakat,β kata Messy.
Menurut dia persoalan daya tampung tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah atau memperbaiki bangunan sekolah. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan peserta didik secara lebih akurat, termasuk distribusi calon siswa dan kapasitas sekolah di masing-masing wilayah.

Anggota Komisi E, Bagus Suryokusumo, mendorong penguatan kemitraan antara sekolah negeri dan swasta. Hal itu perly dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung.
Selain daya tampung, Komisi E juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pendataan yang akurat dinilai penting untuk mengetahui jumlah anak yang belum atau tidak melanjutkan pendidikan sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan.
βData harus menjadi dasar kebijakan. Kita perlu tahu berapa jumlah anak yang belum tertampung, berapa daya tampung sekolah negeri, berapa yang masuk sekolah swasta, dan berapa anak yang justru tidak melanjutkan sekolah,β ujar Bagus.
Dipa Yustisia Pasa, Anggota Komisi E lainnya, turut menegaskan revitalisasi satuan pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemerataan akses. Peningkatan kualitas bangunan sekolah perlu diikuti kapasitas daya tampung yang memadai dan kebijakan yang memastikan tidak ada anak di Jateng kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. (gempi/red.)






