Mahasiswa Harus Mampu Optimalkan Teknologi

20220808041910 IMG

SOAL TEKNOLOGI. Ferry Wawan Cahyono berdiskusi bersama para mahasiswa STISIP Bina Putera Banjar membahas pemanfaatan teknologi pada Senin (8/8/2022) lalu. (foto alfariz bintang)

GEDUNG BERLIAN – Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Ilmu Politik (STISIP) Bina Putera Banjar melaksanakan kegiatan Studi Lapangan Kunjungan Lembaga (SLKL) ke Gedung Berlian, baru-baru ini. Rombongan mahasiswa yang dipimpin Ketua STISIP Bina Putera Banjar Tina Cahya Mulyatin diterima langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono.

Strategi dan peran Pemerintah Provinsi Jateng menuju Revolusi Era Society 5.0 menjadi topik hangat dalam pertemuan itu. Ferry mengemukakan masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. 

Dihadapan para mahasiswa, Ferry menyampaikan sudah banyak sumber daya manusia yang ditinggalkan akibat berkembangnya kecerdasan buatan atau artificial intelligent. Hal itu dianggap menjadi PR atau sesuatu hal yang menjadi tanggung jawab kalangan muda untuk tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. 

DPRD Provinsi Jateng pun, lanjut dia, terus berupaya membangun parlemen modern. Sejumlah aplikasinya berbentuk instrumen yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memaksimalkan fungsi DPRD. Produk dari pemanfaatan tersebut berbentuk SiPelawan dan e-Wadul Dewan.

Pada kesempatan itu, Alan Fauzi salah satu mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan memberikan pertanyaan seputar cuitan Gubernur Ganjar Pranowo bahwa setiap ASN di Jateng dituntut untuk memiliki inovasi lebih. Tujuannya agar siap menghadapi perkembangan teknologi dan reformasi birokrasi.

“Apakah inovasi-inovasi itu sudah teredukasi kepada masyarakat? Apakah masyarakat sudah siap dan mengetahui mengenai reformasi birokrasi yang menggunakan perkembangan teknologi ini,” tanya Alan.

Menanggapinya, Ferry menjelaskan bahwa Pemprov Jateng sudah mendorong pengembangan teknologi untuk terus hadir dan membuat perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Termasuk, tata kelola pemerintahan yang akuntabel transparan agar kinerja semakin baik. 

“Sekretariat DPRD sendiri sedang menyiapkan instrumen paperless menyiasatinya untuk digunakan dalam gadget. Langkah itu juga untuk mempersingkat jalur birokrasi dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ferry. (bintang/priyanto)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi