Komisi E Minta Hasil Pemetaan Potensi Bencana Disikapi Serius
KESIAPAN BENCANA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan BPBD Kabupaten Semarang, Kamis (23/10/2025), membahas soal kesiapsiagaan menghadapi bencana. (foto andi rinto)
UNGARAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang, Kamis (23/10/2025). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E, Messy Widiastuti dan diterima Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Semarang Alex Setiawan. Turut hadir anggota Komisi E yakni Bagus Suryokusumo, Kartina, Aminudin Latif, Diah, dan Dipa Yustisia Pasha.
Dalam pertemuan itu, Komisi E mendengarkan pemaparan kesiapan Kabupaten Semarang menghadapi potensi bencana di wilayah seluas 950,21 kilometer persegi yang terdiri atas 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan. Alex menjelaskan masa siaga darurat kekeringan di wilayahnya telah berakhir pada 31 Agustus 2025 melalui SK Bupati. Sementara itu, musim hujan diperkirakan akan berlangsung dari November 2025 hingga April 2026.
Alex menambahkan jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Semarang meliputi tanah longsor, banjir, letusan Gunung Ungaran, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrem, dan gempa bumi tektonik. Ia juga menyoroti keberadaan 3 sesar aktif, salah satunya berada di kawasan Rawa Pening, yang kini menjadi perhatian khusus setelah terjadi gempa di wilayah Pringapus.
“Kami terus berkoordinasi dengan BMKG Banjarnegara dan telah memasang seismograf di Tuntang untuk memantau pergerakan tanah di sekitar Rawa Pening,” jelasnya.
Dalam paparannya, BPBD Kabupaten Semarang menyampaikan berbagai upaya penguatan mitigasi bencana antara lain pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di seluruh kecamatan, fasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) bekerja sama dengan DPRD Provinsi, serta pembangunan rintisan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Saat ini, terdapat 87 desa tangguh bencana, dan beberapa program sedang dikembangkan seperti pengadaan layar monitor pergerakan tanah dan pembangunan hydran untuk penanganan kebakaran.
Meski demikian, Alex mengakui masih terdapat sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. “Personel kami hanya 34 orang, sebagian besar ASN dan tenaga alih daya. Peralatan juga masih minim,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi E Dipa Yustisia Pasha mendorong agar BPBD melakukan pendataan ulang terkait peralatan yang tersedia, rusak, dan yang belum dimiliki. Dari situ, dapat menjadi dasar usulan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
Sementara itu, Ketua Komisi E Messy Widiastuti menyoroti potensi gempa akibat sesar di sekitar Taman Makam Pahlawan yang dapat berdampak ke wilayah Kota Semarang. Ia menilai penting dilakukan pemetaan struktur bangunan (building code) guna memperkuat kesiapan terhadap skenario gempa dangkal yang diprediksi BMKG. Setelah kunjungan di Kabupaten Semarang, Komisi E dijadwalkan melanjutkan agenda kerja ke BPBD Kota Salatiga untuk melihat kesiapan daerah tersebut menghadapi potensi bencana serupa. (ervan/priyanto)
