Komisi B Dukung Pengembangan Candi Borobudur

1 boro1

FOTO BERSAMA : Komisi B berfoto bersama dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur.(foto: azhar hadi)

MUNGKID – Komisi B menjelajahi objek wisata Candi Borobudur, Rabu (29/12/2021). Mereka ingin mengetahui tingkat kunjungan wisatawan di salah satu destinasi wisata unggulan nasional yang berada di Mungkid, Kabupaten Magelang itu.

Rombongan DPRD Jateng itu disambut langsung oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi (PWC) Edy Setijono beserta Hessty Herawati selaku Direktur Pemasaran dan Pelayanan.

Hessty Herawati menjelaskan, pihaknya tengah gencar mempromosikan pariwisata Jateng terutama di kawasan strategis Joglosemar. Promosi ini perlu dilakukan supaya wisatawan menjadi betah berada di Jateng tak hanya singgah dengan memilih Yogyakarta sebagai tempat tujuan berlibur.

“Objek wisatawan Dieng juga kami kerja samakan terutama dengan Perhutani yang punya kawah Sikidang dan sekitarnya. Di sana pemda setempat membuat jalan pendakian ke kawah Sikidang dan di sekitar Dieng banyak homestay yang disediakan untuk wisatawan yang berkunjung. Kita bisa membuat paket wisata tur Dieng-Borobudur jika sudah terjalin kerja sama,” jelasnya.

Pada kesempatan itu anggota Komisi B Imam Teguh menyinggung perhal penarikan retribusi terutama untuk umat Buddha yang akan melakukan ibadah di Borobudur.

“Padahal tujuan umat Buddha di sana (Borobudur) misal untuk mengenalkan ajaran Buddha kepada anaknya dan pengenalan budaya Buddha. bukankah mereka di sana utuk beribadah seperti contoh umat muslim ketika ke masjid untuk beribadah tanpa harus membayar,” jelasnya.

Edy Setijono menjelaskan untuk perayaan Waisak atau Asadha, pihaknya akan membukakan pintu 7 yang khusus bagi pemeluk agama Buddha supaya bisa masuk.

“Pintu 7 itu free. Berbeda jika masuk dari depan untuk wisatawan yang memang ditarik tiket. Kedua dari umat Buddha mengirim surat untuk kepentingan ibadah kepada kami. Biasanya pihak Walubi yang mengirimi surat kepada kami, sehingga kami mengarahkan ke pintu 7,” jelasnya.

Ketua Komisi B Sumanto memastikan di sekitar Borobudur perlu dilakukan penataan supaya ada peningkatan pendapatan daerah dan menjadi destinasi wisata super prioritas.

“Borobudur adalah salah satu kawasan wisata super prioritas selain Mandalika dan Danau Toba. Harapan wisatawan ke Borobudur bisa stay 3-4 hari. Contoh Bali, sehingga harapannya komisi B memberi fasilitas desa wisata yang bergerak terus sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari destinasi dan kebanggaan Jawa Tengah,” ucapnya.(azhar/priyanto)

Berita Terkait

  • Komisi D Soroti Perkembangan KITB

    BATANG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan pihak pengelola kawasan industri terpadu Batang (KITB), baru-baru ini, membahas soal perkembangan kawasan yang mampu menarik banyak investor. Seperti dikatakan Direktur Kelembagaan & Humas Fakhrur Rozi, KITB nantinya dibentuk komite khusus untuk merealisasikan area kawasan yang green, smart, modern, & sustainable. 

  • DIALOG PARLEMEN: Pasca Pandemi, Waspada Hepatitis Akut

    GEDUNG BERLIAN – Komisi E DPRD Jateng meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk tetap antisipasi mengenai kasus hepatitis akut. Sementara Dinkes Jateng menyebut sampai awal Mei ini belum ada temuan kasus di daerah. Hal ini mengemuka dalam podcast “Dialog Parlemen: Waspada Virus Hepatitis” di Gedung Berlian DPRD Jateng, Jumat (13/5/2022). Bertindak sebagai narasumber anggota Komisi E dr Umar Utoyo dan Kepala Dinkes Jateng Yunita Dyah Suminar.

  • MUSRENBANGWIL: Perlu Percepatan Infrastruktur di Wilayah Petanglong & Bregasmalang

    BATANG – DPRD Provinsi Jateng terus mendorong pertumbuhan pusat kegiatan perekonomian di wilayah pantura barat yaitu Petanglong (Kota Pekalongan–Batang–Kabupaten Pekalongan) dan Bregasmalang (Brebes–Kota/ Kabupaten Tegal–Pemalang). Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono dalam acara Musrenbangwil Petanglong Bregasmalang di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (15/3/2023).   

  • Program Perbaikan RTLH Dorong Penanggulangan Kemiskinan Banjarnegara

    BANJARNEGARA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan pengawasan tematik ke Kabupaten Banjarnegara terkait Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Diketahui, Kabupaten Banjarnegara merupakan peringkat kelima terbawah kabupaten miskin di Provinsi Jateng.Â