Kinerja BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri Perlu Digenjot

CAPAIAN KINERJA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng membahas soal pencapaian kinerja perbankan di Kantor BPR BKK Jateng Cabang Wonogiri, Selasa (1/9/2026). (foto ashar alhadi)

WONOGIRI – Kinerja PT BPR BKK Jateng Kantor Cabang Wonogiri menunjukkan tanda-tanda pemulihan sepanjang 2026. Meski demikian, Komisi C DPRD Provinsi Jateng menilai perbaikan tersebut harus diikuti peningkatan efisiensi operasional dan percepatan penyaluran kredit agar fungsi intermediasi perbankan daerah semakin optimal.

Evaluasi itu mengemuka saat Komisi C DPRD Provinsi Jateng melakukan kunjungan kerja ke BPR BKK Wonogiri, Selasa (1/9/2026). Kunjungan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi C Anton Lami Suhadi, Direktur Utama BPR BKK Jateng Rudi Wahyu Triyanto, dan jajaran manajemen BPR BKK Wonogiri yang dipimpin Wahyudi Andri Subroto.

Wahyudi menjelaskan berdasarkan data hingga Juli 2026, pendapatan BPR BKK Wonogiri terealisasi sebesar Rp 11,53 miliar atau 83,99% dari target Rencana Bisnis Bank (RBB). Sementara biaya operasional mencapai Rp 9,51 miliar atau 90,86% dari target. Kondisi tersebut menghasilkan laba berjalan sebesar Rp 2,01 miliar atau baru mencapai 61,92% dari target RBB.

Anton Lami Suhadi menilai capaian tersebut menunjukkan adanya pemulihan yang patut diapresiasi. Pasalnya, pada Desember 2025 BPR BKK Wonogiri masih mencatatkan kerugian sebesar Rp 4,28 miliar. Namun, pemulihan kinerja harus terus diperkuat karena tingkat efisiensi operasional masih menjadi pekerjaan rumah.

Dengan perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang berada di kisaran 82,5%, Komisi C meminta manajemen melakukan pengendalian biaya secara lebih ketat. Efisiensi, menurut Anton, harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan agar pertumbuhan laba tidak hanya bersifat sementara.

Perhatian lain tertuju pada penyaluran kredit yang justru mengalami penurunan. Hingga Juli 2026, kredit yang disalurkan tercatat Rp 111,32 miliar atau turun 3,91% dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp 115,85 miliar. Realisasi kredit tersebut baru mencapai 88,92% dari target RBB.

Dengan dana pihak ketiga atau dana masyarakat sebesar Rp 171,47 miliar, rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun diperkirakan berada di kisaran 64,9%. Angka tersebut menunjukkan likuiditas yang cukup longgar, namun di sisi lain mencerminkan belum optimalnya fungsi intermediasi.

Komisi C, kata Anggota Maria Tri Mangesti, mendorong BPR BKK lebih agresif menyalurkan kredit yang produktif, sehat, dan tepat sasaran tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Di sisi penghimpunan dana, dana masyarakat tercatat turun 2,72% dari Rp176,26 miliar pada Desember 2025 menjadi Rp 171,47 miliar pada Juli 2026. Meski secara pencapaian target RBB masih cukup baik yakni 99,82%, Komisi C meminta manajemen mencermati penyebab penurunan nominal simpanan sebesar Rp 4,79 miliar tersebut.

Anggota Komisi C lainnya, Muhammad Afif, meminta BPR BKK memastikan apakah penurunan dana itu merupakan bagian dari strategi mengurangi simpanan berbiaya tinggi atau justru terjadi karena dana nasabah berpindah ke lembaga keuangan lain. Kepercayaan nasabah, kualitas pelayanan, dan daya saing produk perbankan daerah dinilai harus terus diperkuat.

Komisi C juga menyoroti aspek permodalan. Porsi modal disetor Pemerintah Kabupaten Wonogiri tercatat sebesar Rp 13,90 miliar dari modal dasar Rp 37,13 miliar. DPRD menilai perlu ada perhatian terhadap keberlanjutan penambahan modal agar posisi kepemilikan daerah tidak semakin terdelusi apabila pemegang saham dari daerah lain terus meningkatkan penyertaan modalnya. (ashar/red.)