DPRD Ingin Jalinan Kerja Sama dengan BPK Diperkuat

FOTO BERSAMA: Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono berfoto bersama dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah.(teguh prasetyo)

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono berharap pihaknya bisa terus menjalin kerja sama yang baik dengan BPK RI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut disampaikannya usai acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ayub Amali kepada Hari Wiwoho, Selasa (13/9/2022), di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Ayub ditugaskan menjadi Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta, sementara Hari sebelumnya menjabat Kepala BPK Perwakilan Lampung.

“Kami DPRD Jawa Tengah mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas pejabat baru yang dilantik, Pak Hari. Kami tentu berharap sekali dukungan Badan Perwakilan Jawa Tengah dalam rangka terus mengawal APBD Jawa Tengah dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan kami juga mengucapkan selamat bertugas untuk Pak Ayub di DKI Jakarta. Semoga sukses selalu di tempat tugas yang baru,” ungkap anggota Fraksi Golkar DPRD Jateng tersebut.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya menyampaikan dalam situasi seperti saat ini, tidak hanya dibutuhkan leadership yang kuat, tetapi juga keahlian dan kesadaran dalam mengelola keuangan negara. Sehingga, tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan.

“Karena situasi eksternal seperti ini, kemarin juga ada pandemi, refocusing anggaran terjadi, kan itu punya potensi untuk menyimpang. Maka governance harus tetap berjalan, regulasi harus diikuti, meskipun regulasinya juga kita sesuaikan,” kata Ganjar.

Dia menambahkan, selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah kabupaten/ kota di Jawa Tengah intens berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Dari komunikasi itu selalu ada catatan-catatan hasil audit, yang bisa memengaruhi kinerja pemerintahan. Buktinya, Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/ kota sudah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Sementara itu, anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing menyampaikan, pihaknya menyadari perolehan WTP adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Oleh karenanya pihaknya memberikan apresiasi yang tiggi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Serta kami terus mendrong agar terus mempertahankan prestasi tersebut untuk laporan anggaran di Tahun 2022 mendatang.

“Bahwa pertanggungjawaban yang memperoleh opini WTP tersebut akan lebih baik dengan adanya peningkaten kinerja pengelolaankeuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk program kegiatan maupun layanan pada masyarakat,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pada 2021 BPK RI telah memeriksa keuangan yang diintegrasikan dengan peningkatan kinerja, yang menekankan pada kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2021. Dengan ditemukannya permasalahan pada aspek kinerja tersebut diharapkan meskipun telah mendapatkan predikat WTP, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pada aspek tersebut.(teguh/priyanto)