Bambang Kribo Borong Beras untuk Warga Terdampak PPKM

IMG 20210719 WA0008

BAGIKAN BERAS. Bambang Kribo saat menyerahkan bantuan beras kepada warga terdampak PPKM Darurat di Pendopo Bupati Semarang, Senin (19/7/2021). (foto ariel noviandri)

UNGARAN – Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung, DPRD melihat terjadinya penurunan perekonomian masyarakat yang signifikan. Dengan kondisi itu, sejumlah Anggota Dewan berusaha meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan sembako gratis.

Seperti yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, menggelar kegiatan penyaluran beras ke sejumlah warga terdampak PPKM. Ia sendiri melakukannya dengan menyisihkan gaji untuk memborong beras. Tercatat, ada sekitar 3,6 ton beras yang dibeli kemudian disalurkan melalui Pemkab Semarang untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. 

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan langkah yang dilakukannya tersebut sesuai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Yakni, para kader bergotongroyong memerangi Covid-19 dengan membantu warga. 

Beras sebanyak 3,6 ton tersebut terbagi dalam 720 paket dalam kemasan 5 kilogram. Bantuan tersebut diserahkan ke Bupati Semarang Ngesti Nugraha di Pendopo Bupati, Senin (19/7/2021). Di waktu yang sama, Pemkab Semarang juga menerima bantuan beras dari Polres Semarang, Kodim Salatiga, dan PMI untuk membantu warga yang terdampak PPKM Darurat. 

“Gaji yang saya terima bulan Juli, setelah dipotong untuk gotong royong kader partai, saya belikan beras bagi warga yang tidak bisa bekerja dan tak mempunyai penghasilan karena PPKM Darurat. Beras saya beli langsung ke kelompok tani. Harapannya dapat sedikit membantu perekonomian mereka,” ungkap pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu. 

Ia mengaku dirinya merasa tergerak untuk membantu karena PPKM Darurat berdampak besar bagi perekonomian warga. Terutama, bagi mereka yang masih mengandalkan nafkah harian. Selain itu, selama Juni 2021 dirinya  merasa tidak bekerja secara maksimal karena harus menjalani isolasi setelah dinyatakan positif Covid-19. 

“Setelah dinyatakan positif Covid-19, saya sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan melakukan isolasi mandiri. Saya tetap mendapatkan gaji penuh, sementara banyak warga yang kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari akibat PPKM Darurat. Akhirnya, gaji saya buat beli beras,” paparnya. 

Sementara, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong menyumbangkan bansos bagi warga. Selanjutnya, bansos tersebut akan disalurkan oleh para petugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas ke warga. 

“Saya berpesan ke petugas yang menyalurkan bantuan untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Semoga bantuan itu warga. 

Bupati menambahkan PPKM Darurat yang diterapkan pada 3-20 Juli 2021 itu telah memberikan dampak yang cukup besar ke perekonomian warga. Karena itu, pihaknya atas nama Pemkab Semarang memohon maaf kepada warga yang kurang berkenan dengan kebijakan PPKM Darurat. 

“Saya berterimakasih kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang, TNI, Polri, tenaga kesehatan yang terus melayani dan berupaya menekan penyebaran Covid-19,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Berita Terkait

  • Komisi E Dorong Balkesmas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan

    KLATEN – Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk sekarang ini menjadi sangatlah penting. Komisi E DPRD Jateng berupaya mencari data perihal pola pelayanan kesehatan supaya masyarakat bisa terlayani secara maksimal. Pada Rabu (1/3/2023), Dewan berkesempatan berkunjung ke Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) Wilayah Klaten. Dalam kunjungan itu, Komisi E diterima Kepala Balkesmas Wilayah Kabupaten Klaten Yuni Rahayuningtyas.

  • DIALOG PARLEMEN: RAPBD Jateng 2020

    SURAKARTA – Sekretaris DPRD (Sekwan) Jateng Urip Sihabudin membuka ‘Dialog Parlemen’ sesi III, di Hotel Sunan Kota Surakarta, Sabtu (12/10/2019). Pada sesi itu, sebagian besar Anggota Dewan mendapatkan pemahaman mengenai RAPBD dari beberapa narasumber.

  • Pansus Diskusi LKPj bersama DPRD Kota Cirebon

    CIREBON – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jateng 2020 berdiskusi dengan DPRD Kota Cirebon, Rabu (22/4/2021), guna mencari perbandingan LKPj wilayah lain. Rombongan pansus itu diterima Kepala Bagian Perundang-undangan Ateng Rojudin bersama jajarannya di Kantor Setwan Kota Cirebon.