BREBES – Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk dapat membentuk peraturan daerah. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jateng mencoba menggali masukan di Kabupaten Brebes guna menguatkan materi rancangan peraturan daerah (perda) perihal pedoman pembentukan produk hukum daerah.
YOGYAKARTA – Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi yang berbeda. Pendapat itu mengemuka dalam kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Prov Jateng ke DPRD DI Yogyakarta, Rabu (5/4/2023).
YOGYAKARTA –Â Bapemperda DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Biro Hukum Setda Provinsi DIY, Kamis (2/2/2023). Tujuannya untuk memperkaya data dan informasi dalam penyusunan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah.
BOYOLALI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng menghadiri kegiatan diskusi grup terbatas atau focus group discussion (FGD) dengan tema ‘Pengelolaan SDM dalam Rangka Sustainability Operasional BUMD guna Peningkatan Kinerja PT. BPR BKK Se-Jateng.’ Diskusi itu digelar di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Kamis (20/10/2022).
GEDUNG BERLIAN – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Muhammad Yunus yang didampingi Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara, Senin (1/9/2022).
