11.417 RTLH Harus Tertangani Tahun Ini

Tanggal -
IMG 9500 min

TINJAUAN LAPANGAN : Jajaran Komisi D meninjau salah satu rumah yang menerima bantuan renovasi RTLH di Purbalingga.(ganang faisol)

PURBALINGGA – Komisi D memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tetap mengalokasikan APBD 2022 untuk perbaikan 11.417 rumah tidak layak huni (RTLH). Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso di sela-sela memonitor pelaksanaan perbaikan RTLH di Balai Desa Karangreja , Kecamatan Kutasari, Purbalingga, Senin (21/3/2022).

Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi D didampingi Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nova Adiwidanto serta Kepala Desa Karangreja Misngad.

Moch Ichwan anggota komisi D dari Dapil Jateng X menjelaskan, untuk nilai nominal perbaikan di masing-masing RTLH pada 2022 ini sebesar Rp 12 juta. Perincian Rp 10 juta untuk material dan sisanya Rp 2 juta untuk tenaga pembangunan.

“Di Desa Karangreja ada tiga rumah yang mendapat bantuan RTLH. Dari tinjauan langsung ke
rumah yang mendapatkan bantuan penanganan RTLH, mereka kebanyakan memilih membongkar rumah untuk dibangun baru lagi bukan merenovasi rumah. Hal inilah yang menjadi penyebab ongkos renovasi RTLH bertambah dari uang pribadi mereka sendiri,” ucap politikus PDI Perjuangan.(ganang/priyanto)

Dilihat: 29

Berita Terkait

  • Pansus Perseroda Cari Data & Informasi ke Kaltim

    SAMARINDA – Pansus Raperda Pembentukan Perseroda PT Sarana Migas Jateng melakukan studi banding ke Provinsi Kaltim, Kamis (14/11/2019), untuk memperkaya data dan informasi. Saat bertemu dan berdialog dengan Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Setda Kaltim Ahmad Basuki, Ketua Pansus Sriyanto Saputro mengatakan data dan informasiitu sangat diperlukan dalam pembentukan perusahaan holding.

  • MUNAS ADPSI 2019: Bambang Kusriyanto Jabat Wakil Ketua

    JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto mendapat mandat untuk mengisi posisi Wakil Ketua I dalam keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Kamis (19/12/2019), di Timor Ballroom Hotel Borobudur Jakarta. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Caretaker ADPSI Baiq Isvie Rupaeda (Ketua DPRD Provinsi NTB).

  • Studi Banding dengan DIY, Bahas Izin Pertambangan

    YOGYAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng Alwin Basri melakukan kunjungan bersama dengan Pansus 9 DPRD ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DI. Yogyakarta, Kamis (4/1/2024). Kunjungan itu dilaksanakan guna mendampingi pansus dalam penyelesaian Raperda Minerba.