Bagus, Pelaksanaan ‘Smart City’ di Cirebon

Screenshot 20220115

SMART CITY. Komisi A DPRD Provinsi Jateng Dalam diskusi di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon, baru-baru ini, membahas implementasi Program Smart City. (foto Alfariz Firdausya Bintang Permana)

CIREBON – Komisi A DPRD Provinsi Jateng tertarik dengan pelaksanan Program Smart City (Kota Cerdas) yang ada di Kota Cirebon. Karena Dewan menilai, dengan program itu, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Dalam diskusi di Kantor Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon, baru-baru ini, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Mohammad Saleh menanyakan soal sinergitas pelaksanaan program kerja Pemkot dan DPRD Kota Cirebon dalam pelaksanaan Program Smart City. Termasuk, regulasi mengenai Smart City tersebut.

“Saya mendengar informasi bahwa sistem informasi yang berada di Pemkot Cirebon itu berasal dari DKIS (Dinas Informasi Dan Statistika). Dengan begitu, informasi semuanya kan ada disini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sinergitas pelaksanaan program kerja Pemkot dan DPRD Kota Cirebon dalam Program Smart City ini?,” ujarnya kepada Kepala DKIS Kota Cirebon Ma’ruf Nuryasa didampingi Sekretaris DKIS Setya Herawati.

Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Fuad Hidayat memberikan apresiasi kepada Pemkot Cirebon atas Program Smart City yang sudah dijalankan oleh Kota Cirebon. Ia menilai pemkot berhasil memaksimalkan SDM, bahkan melahirkan Perda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas untuk mengoptimalkan Program Smart City di Kota Cirebon.

“Saya sangat mengapresiasi Pemkot Cirebon yang memiliki niat dan kesungguhan yang luar biasa saat mengelola seluruh aspek yang dapat mengoptimalkan Kota Cirebon sebagai Smart City. Di Jateng, kami juga punya Perda mengenai Smart Province. Ke depannya, kami akan dorong Kota dan Kabupaten di Jateng untuk memiliki Smart City juga sehingga tujuan kami untuk menjadikan Jateng sebagai Smart Province yang utuh segera tercapai,” harap Fuad.

Menanggapi hal itu, Ma’ruf Nuryasa memaparkan mengenai sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Cirebon untuk mengoptimalkan Program Smart City. Salah satu contohnya, mengoptimalkan Program Smart City dengan wujud lahirnya Perda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas.

“Sinergitas antara Pemkot dan DPRD Kota Cirebon mengoptimalkan Kota Cirebon untuk menjadi Smart City salah satu contohnya Perda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas. Dalam perda tersebut, pemerintah harus melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat meliputi tata pemerintahan yang cerdas atau yang sering kita dengar dengan Smart Governance. Kemudian, pemasaran cerdas atau Smart Economy, tata kehidupan cerdas atau Smart Living, serta tata masyarakat cerdas dan tata lingkungan cerdas atau Smart Society dan Smart Environment” jelas Ma’ruf Nuryasa.

Ia juga menambahkan pada tahun ini ada 2 program yakni program layanan publik dan pemerintahan. Program layanan publik dinamai ‘Sedulur’ dan program layanan pemerintahan bernama ‘Sampean.’

“Kami, tahun ini memiliki dua program yakni program layanan publik dan pemerintahan. Program layanan publik kami beri nama Sedulur yang artinya Sistem Elektronik Terpadu Layanan untuk Rakyat, sedangkan program layanan pemerintahan kami beri nama Sampean yang artinya Sistem Administrasi Manajemen Pemerintahan,” tambahnya. (bintang/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Program ‘Revola Jateng Optimis’

    BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setya Ari Nugroho mendukung Program Revolusi Lahan atau ‘Revola Jateng Optimis,’ yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut dia program yang bertujuan menghidupkan sejumlah lahan tidur yang sudah bertahun-tahun menjadi kembali produktif merupakan langkah tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Komisi E Pantau Kualitas Belajar Mengajar di SMA 1 Kedungwuni

    KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi