TUNTUTAN MAHASISWA. Sukirman saat menerima para mahasiswa di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, DPRD Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Rabu (20/5/2020). (foto setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dari berbagai wilayah di Indonesia mengadakan ‘Aksi Monolog Nasional’ serentak di wilayah masing-masing dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5/2020). Untuk wilayah Jateng, ada 4 perwakilan mahasiswa yang mendatangi Gedung Berlian, DPRD Provinsi Jateng.
Aksi mahasiswa itu mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman dengan mempersilahkan mahasiswa untuk masuk dan berdialog di Ruang Rapim Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Arzin selaku perwakilan dari BEM SI Jateng menjelaskan kepada Sukirman mengenai maksud dan tujuan ‘Aksi Monolog Nasional’ tersebut.
“Dalam hal ini, mahasiswa menuntut pemerintah untuk memenuhi 5 tuntutan. Salah satunya yakni mahasiswa mendesak pemerintah untuk memperhatikan dampak pandemi dengan mengeluarkan surat kebijakan ke seluruh perguruan tinggi agar pembebasan/ relaksasi biaya kuliah di semester ganjil 2020/2021,” kata Arzin.
Menanggapi hal itu, Sukirman mengaku sangat mengapresiasi tindakan mahasiswa yang berani bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ia akan mengupayakan tuntutan tersebut sampai ke DPR RI.
“Kami, DPRD Provinsi Jateng akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat dengan jalur yang bisa kami tempuh yaitu melalui surat tertulis. Kemudian, kami berupaya partai-partai politik yang ada di Jateng untuk berkonsolidasi terhadap pimpinan pusat masing-masing partai untuk mengupayakan kebijakan yang terkait dengan tuntutan sahabat-sahabat mahasiswa ini,” kata Legislator PKB itu.
Ia juga mengajak para mahasiswa untuk bersama-sama mengawal program-program pemerintah provinsi Jateng terkait Covid-19 yang dampaknya sangat luar biasa. “Penanganan tentang Covid-19 itu melalui beberapa tahapan seperti bantuan sembako dan bantuan yang berupa uang tunai. Kami berharap bantuan dari pemerintah tersebut tidak menjadikan permasalahan baru di masyarakat karena tumpang tindah dan rebutan,” harapnya.
Sebagai informasi, selain tuntutan soal relaksasi biaya kuliah, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer, menurunkan iuran BPJS kesehatan-BBM-kendali harga pangan, menyelesaikan kasus PHK-sengkarut kartu prakerja-menjamin bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, menolak pengesahan dan pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, RUU Minerba, RUU Ciptaker, dan RUU yang tidak pro terhadap rakyat. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah untuk melakukan sinergitas rumusan langkah dalam memprioritaskan kebijakan yang meletakkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat di kondisi saat ini diatas hal apapun termasuk meningkatkan fasilitas pelayanan dan kebutuhan yang terkandung didalamnya. (evi/ariel)
