BERI CENDERA MATA. Anggota Banggar DPRD Jateng M Saleh memberikan cendera mata kepada DPRD Jatim, Jumat (1/11/2019). (foto setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim berkunjung ke DPRD Jateng, Jumat (1/11/2019). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapat masukan terkait penyusunan APBD 2020.
Diungkapkan Anggota DPRD Jatim Muzami S, pihaknya ingin meminta masukan soal langkah-langkah yang perlu diupayakan dalam peningkatan PAD itu.
“Kedatangan kami ke sini ingin mengajukan empat pertanyaan yang pertama upaya untuk meningkatkan PAD, selain sektor pajak kendaran bermotor. Yang kedua Bagaimana Banggar di Jateng ini menekan Silpa, terkait upaya untuk mendorong agar pelaksanaan program masing-masing APBD. Ketiga terkait dengan setiap tahun program-program Jatim mengenai tunjangan perumahan dan transportasi ini sudah dua tahun, kira-kira di Jateng bagaimana upaya menangani anggarannya dalam rangka menyusun program tersebut. Keempat kira-kira di Jateng apa sudah bisa memperkirakan silpa 2019. Harapan kami Jateng dapat memberikan informasi sehingga rekan-rekan di banggar bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan anggaran di Jatim,” kata Anggota Banggar DPRD Jatim itu.
Menanggapi hal itu, Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan saat ini secara pendapatan daerah Jateng Rp 28 triliun. Jumlah yang belum sama dengan Jatim Rp 34 triliun. Sebagian besar pendapatan daerah di Jateng ditopang dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Mengenai silpa yang diperkirakaan tahun 2019, kami masih mendiskusikan itu. Jadi belum mendapatkan angka dari Pemprov Jateng. Kami pun sampai sekarang ini masih menyusun RAPBD 2020,” katanya
Kepala BPKAD Jateng Sumarno menambahakan, pendapatan untuk Jawa Tengah didominasi dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan pajak rokok. Posisinya dari total PAD kita lebih dari 98,4% itu dari pajak. Selain itu, pendapatan besar lainnya berasal dari Bank Jateng.
“Kami juga ada pelayanan pendapatan yang cukup tinggi sekitar RP 1,8 triliun. Pendapatan itu diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan di tujuh Rumah Sakit milik daerah,” kata Sumarno. (setyana/priyanto)
