DPRD Jatim Belajar Penyusunan APBD 2020 ke Jateng

Tanggal -
WhatsApp Image 2019 11 02 at 08.59.54

BERI CENDERA MATA. Anggota Banggar DPRD Jateng M Saleh memberikan cendera mata kepada DPRD Jatim, Jumat (1/11/2019). (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim berkunjung ke DPRD Jateng, Jumat (1/11/2019). Kunjungan itu dimaksudkan untuk mendapat masukan terkait penyusunan APBD 2020.

Pertemuan DPRD Jateng dan Jatim

Diungkapkan Anggota DPRD Jatim Muzami S, pihaknya ingin meminta masukan soal langkah-langkah yang perlu diupayakan dalam peningkatan PAD itu.

“Kedatangan kami ke sini ingin mengajukan empat pertanyaan yang pertama upaya untuk meningkatkan PAD, selain sektor pajak kendaran bermotor. Yang kedua Bagaimana Banggar di Jateng ini menekan Silpa, terkait upaya untuk mendorong agar pelaksanaan program masing-masing APBD. Ketiga terkait dengan setiap tahun program-program Jatim mengenai tunjangan perumahan dan transportasi ini sudah dua tahun, kira-kira di Jateng bagaimana upaya menangani anggarannya dalam rangka menyusun program tersebut. Keempat kira-kira di Jateng apa sudah bisa memperkirakan silpa 2019. Harapan kami Jateng dapat memberikan informasi sehingga rekan-rekan di banggar bisa dijadikan pedoman untuk penyusunan anggaran di Jatim,” kata Anggota Banggar DPRD Jatim itu.

Ketua Komisi A Mohammad Saleh

Menanggapi hal itu, Anggota Banggar yang juga Ketua Komisi A DPRD Jateng Mohammad Saleh mengatakan saat ini secara pendapatan daerah Jateng Rp 28 triliun. Jumlah yang belum sama dengan Jatim Rp 34 triliun. Sebagian besar pendapatan daerah di Jateng ditopang dari sektor pajak kendaraan bermotor.

“Mengenai silpa yang diperkirakaan tahun 2019, kami masih mendiskusikan itu. Jadi belum mendapatkan angka dari Pemprov Jateng. Kami pun sampai sekarang ini masih menyusun RAPBD 2020,” katanya

Kepala BPKAD Jateng Sumarno menambahakan, pendapatan untuk Jawa Tengah didominasi dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, dan pajak rokok. Posisinya dari total PAD kita lebih dari 98,4% itu dari pajak. Selain itu, pendapatan besar lainnya berasal dari Bank Jateng.

“Kami juga ada pelayanan pendapatan yang cukup tinggi sekitar RP 1,8 triliun. Pendapatan itu diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan di tujuh Rumah Sakit milik daerah,” kata Sumarno. (setyana/priyanto)

Dilihat: 81

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.