Bahas ‘Smart Province’, Dewan Kunjungi Salatiga ‘Smart City’

01 pansus cerdas

PROVINSI CERDAS. Pansus Raperda Provinsi Cerdas (Smart Province) DPRD Jateng bersama Bappeda Kota Salatiga membahas soal inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan penerapan teknologi informasi, Selasa (23/7/2019). (foto ervan ramayudha)

SALATIGA – Panitia Khusus (Pansus) Raperda Provinsi Cerdas (Smart Province) DPRD Jateng melakukan rapat bersama Pemkot Salatiga, Selasa (23/7/2019), guna pengayaan data. Dalam rapat itu, Kepala Bappedalitbang Kota Salatiga Susanto menilai pengayaan data soal Provinsi Cerdas di Kota Salatiga itu cukup tepat karena Salatiga sendiri pernah mendapat anugerah ‘Kota Cerdas’ (Smart City).

Dikatakan, penyematan ‘Kota Cerdas’ itu datang dari penilaian Litbang Kompas pada 2018. Dalam penilaian itu, Kota Salatiga meraih Kota Cerdas nomor 2 untuk Kategori Kota Sedang.

“Kota Cerdas itu didukung pula dengan raihan ‘Kota Toleran’ dari Setara Institute pada 2015, 2017, dan 2018. Di Kota Salatiga sendiri memang kota yang sangat menjunjung kebhinekaan sehingga masyarakat disini sangat rukun,” ujarnya.

Ia juga menyadari Kota Cerdas itu berhubungan dengan penerapan teknologi informasi di beberapa wilayah. Dengan begitu, layanan digital dapat dinikmati masyarakat umum.

“Layanan digital itu terkait dengan pembangunan infrastruktur teknologi informasi. Disarankan, dalam penyusunan raperda, dapat melihat dulu anggaran masing-masing daerah dalam pembangunan infrastruktur atau sistem teknologi informasi,” jelasnya.

Mendengar hal itu, Untung Wibowo Sukowati selaku Ketua Pansus Raperda Provinsi Cerdas DPRD Jateng mengaku kagum dengan pencapaian Kota Salatiga tersebut. Karena, kota itu mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dengan menggunakan teknologi informasi.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa penyusunan raperda tersebut nantinya berisi mengenai pelayanan yang cerdas bagi masyarakat. Hal itu dapat berupa pelayanan di bidang digital dan lainnya.

“Memang, layanan berbasis teknologi informasi itu mampu mempermudah masyarakat dalam pelayanan publik. Namun, tidak semua teknologi itu mampu melayani masyarakat dengan baik. Untuk itulah, kami disini untuk memperkaya data dalam penerapan layanan digital bagi masyarakat,” kata Politikus PDI Perjuangan.

Ia berharap, dengan adanya Perda Provinsi Cerdas nantinya, pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien. Sehingga, kabupaten/ kota di Jateng mendapat acuan untuk menyusun atau membuat Kota Cerdas di wilayahnya.

Anggota Pansus Jayus menimpali perda itu nantinya bisa mencerdaskan masyarakat dengan berbagai inovasi pelayanan, salah satunya penerapan teknologi informasi. “Intinya, raperda itu disusun untuk mengganti model lama (istilahnya) dengan model baru yang mungkin lebih milenial. Dari situ, perda tetsebut bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah saat melayani masyarakat untuk tujuan kesejahteraan,” jelas Legislator PAN itu. (ervan/priyanto)

Info Lainnya

  • Perlu, Penguatan Pengawasan Pesantren Ramah Perempuan & Anak

    JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.

  • Destinasi Wisata Terintegrasi Potensi Alam Perlu Diperbanyak

    BANDUNG – Provinsi Jateng membutuhkan model pengelolaan destinasi wisata yang mampu mengintegrasikan potensi alam, masyarakat, dan investasi agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu, Komisi B DPRD Provinsi Jateng memilih mempelajari pengelolaan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/7/2026), yang dinilai berhasil mengembangkan wisata berbasis perairan secara berkelanjutan

  • Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri

    JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.  

  • Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa

    SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.